Pakta trilateral AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat menandai perubahan signifikan dalam keseimbangan kekuatan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan analisis terbaru dari para ahli pertahanan Universitas Indonesia dan LEMHANNAS, akuisisi kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia—yang diperkirakan akan mengoperasikan kapal selam kelas Virginia (AS) dan Astute (Inggris) secara bertahap mulai dekade 2030-an—membawa implikasi langsung terhadap postur pertahanan Indonesia. Kemampuan kapal selam nuklir untuk beroperasi dalam waktu sangat lama tanpa perlu muncul ke permukaan, khususnya di Laut Timor dan Laut Arafura, mengubah kalkulasi pertahanan Indonesia yang saat ini belum memiliki aset anti-kapal selam yang mampu melacak kapal selam nuklir senyap.
Signifikansi Strategis bagi Postur Pertahanan Indonesia
Kehadiran kapal selam nuklir Australia di perairan selatan Indonesia membawa implikasi langsung terhadap doktrin dan kemampuan pertahanan laut Indonesia. Laut Timor dan Laut Arafura merupakan wilayah strategis yang menjadi jalur komunikasi laut vital dan berbatasan langsung dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kemampuan kapal selam nuklir untuk melakukan patroli dalam durasi panjang tanpa deteksi meningkatkan kerentanan Indonesia terhadap aktivitas bawah air yang tidak diinginkan. Hal ini menuntut percepatan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) anti-kapal selam (ASW) Indonesia. Para analis merekomendasikan percepatan akuisisi kapal selam konvensional dengan sistem propulsi independen udara (Air Independent Propulsion/AIP) yang dapat meningkatkan ketahanan bawah air, meskipun secara teknis tetap kalah dalam hal kecepatan dan daya tahan dibandingkan kapal selam nuklir. Selain itu, peningkatan kemampuan deteksi menjadi prioritas melalui penguatan armada pesawat patroli maritim (maritime patrol aircraft/MPA) modern yang dilengkapi sonobuoy canggih dan radar pencarian permukaan, serta pengembangan sistem torpedo berat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus meningkatkan kesiapan tempur.
Implikasi Kebijakan dan Langkah ke Depan
Implikasi kebijakan yang paling mendesak adalah perlunya peninjauan ulang doktrin pertahanan laut Indonesia. Selama ini, Indonesia menganut konsep 'green water navy' yang berfokus pada operasi di perairan dangkal dan pesisir. Kehadiran kapal selam nuklir Australia memaksa Indonesia untuk mempertimbangkan transisi menuju 'blue water navy' sebagian, setidaknya di wilayah perairan selatan yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Perubahan doktrin ini memerlukan investasi besar dalam kapal permukaan berukuran besar, sistem pendukung logistik jarak jauh, dan peningkatan kapasitas intelijen maritim. Kombinasi aset-aset seperti kapal selam AIP, MPA modern, dan torpedo berat diharapkan dapat menciptakan lapisan pertahanan berlapis yang mampu merespons ancaman bawah air, meskipun secara teknis tetap menantang untuk melawan kapal selam nuklir yang didesain dengan teknologi siluman tinggi. Potensi risiko ke depan mencakup ketidakseimbangan anggaran pertahanan jika investasi difokuskan pada aset maritim besar, sementara peluang terletak pada penguatan kerja sama regional dalam bidang keamanan maritim dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Refleksi strategis menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi pendekatan adaptif, dengan prioritas pada modernisasi ASW dan pengembangan doktrin yang lebih fleksibel untuk menjaga kedaulatan di laut selatan.
