Anggaran Pertahanan 2027: Antara Modernisasi dan Kesejahteraan Prajurit

Opini yang dimuat di The Jakarta Post pada 5 Desember 2025 mengkritisi rencana kenaikan anggaran pertahanan menjadi Rp 180 triliun pada APBN 2027, menjadikannya sekitar 1,0% dari PDB. Penulis, seorang akademisi pertahanan, menyoroti ketimpangan antara alokasi untuk pengadaan alutsista (75%) dan kesejahteraan personel (25%). Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di hadapan DPR berargumen bahwa modernisasi alutsista tidak bisa ditunda karena ancaman regional. Analisis opini ini menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan Indonesia seringkali mengabaikan aspek sumber daya manusia. Implikasi strategis dari kebijakan yang terlalu fokus pada hardware adalah menurunnya moral prajurit dan potensi brain drain ke sektor swasta. Dampak kebijakan yang mungkin adalah desakan DPR untuk mengalokasikan dana lebih besar untuk tunjangan kinerja dan pelatihan karier. Potensi risiko jika ketimpangan terus berlanjut adalah kesulitan TNI dalam mempertahankan personel berkualitas di tengah persaingan dengan sektor keamanan swasta yang lebih kompetitif.