Ketegangan di Laut China Selatan kembali menguji kohesi ASEAN menjelang pertemuan puncak para pemimpin kawasan. Eskalasi terbaru ditandai oleh peningkatan patroli dan pembangunan infrastruktur militer China di wilayah yang diklaimnya, serta respons Amerika Serikat dan sekutunya yang memperkuat kehadiran militer di kawasan. Perbedaan kepentingan di antara negara anggota ASEAN menjadi semakin nyata: negara-negara yang memiliki klaim langsung, seperti Filipina dan Vietnam, mendorong sikap kolektif yang lebih tegas terhadap aktivitas China, sementara negara anggota lain yang tidak memiliki klaim atau memiliki hubungan ekonomi erat dengan China lebih mengutamakan pendekatan diplomatik dan non-konfrontatif. Situasi ini menempatkan prinsip netralitas ASEAN dalam ujian berat, karena ASEAN harus menyeimbangkan antara menjaga hubungan baik dengan China sebagai mitra ekonomi utama dan mempertahankan prinsip hukum laut internasional serta kedaulatan anggotanya.
Dinamika Kepentingan di Balik Dilema Netralitas ASEAN
Indonesia, sebagai kekuatan penengah tradisional, berupaya menjaga agar isu Laut China Selatan tidak memecah kesatuan regional. Namun, tekanan dari dalam dan luar semakin kompleks. Negara-negara klaim, seperti Filipina dan Vietnam, melihat bahwa pendekatan konsensus yang lamban justru melemahkan posisi mereka di hadapan China. Sementara itu, negara-negara seperti Kamboja dan Laos, yang bergantung pada investasi China, cenderung menolak pernyataan keras yang dapat mengganggu hubungan bilateral. Perbedaan ini menciptakan dilema netralitas: apakah ASEAN harus bersikap pasif untuk menjaga harmoni, atau justru aktif menegakkan hukum internasional tanpa terjebak dalam polarisasi kekuatan besar? Bagi Indonesia, kepemimpinan dalam menjaga kesatuan ASEAN menjadi krusial. Kemampuan Indonesia memediasi perbedaan pendapat dan memimpin konsensus dalam kerangka Code of Conduct (CoC) yang efektif dan berbasis aturan merupakan prioritas strategis. Kegagalan ASEAN bersikap kohesif tidak hanya akan menyulitkan resolusi damai sengketa, tetapi juga dapat mengikis sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan regional — sebuah pilar fundamental dari kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Masa Depan Arsitektur Keamanan Regional
Analisis implikasi strategis menunjukkan bahwa fragmentasi respons ASEAN dapat melemahkan posisi tawar kolektif kawasan secara signifikan. Jika ASEAN tidak mampu mencapai konsensus yang kuat, ruang bagi kekuatan eksternal untuk mempengaruhi dinamika internal akan semakin terbuka. Hal ini berpotensi mengubah kawasan Indo-Pasifik menjadi arena rivalitas langsung antara Amerika Serikat dan China, yang berisiko menarik negara-negara ASEAN ke dalam pusaran konflik. Bagi Indonesia, hal ini tidak hanya mengancam stabilitas maritim tetapi juga membebani anggaran pertahanan yang harus dialokasikan untuk mengantisipasi eskalasi. Ke depan, potensi risiko fragmentasi internal ASEAN harus diantisipasi dengan penguatan mekanisme konsultasi keamanan dan diplomasi pertahanan, khususnya melalui forum-forum seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM). Peluang tetap ada jika Indonesia mampu memainkan peran sebagai jembatan dan fasilitator dialog yang kredibel, baik di tingkat bilateral dengan China maupun di dalam ASEAN. Namun, tanpa komitmen bersama untuk menegakkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, sentralitas ASEAN akan terus tergerus.
Dari perspektif kebijakan pertahanan, ketegangan di Laut China Selatan mengharuskan Indonesia untuk memperkuat postur pertahanan maritim secara simultan dengan diplomasi. Modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) di sektor laut, peningkatan patroli di perairan Natuna, serta pengembangan konsep pertahanan non-militer seperti keamanan maritim dan penegakan kedaulatan menjadi langkah strategis. Lebih jauh, Indonesia perlu mendorong percepatan penyelesaian Code of Conduct Laut China Selatan yang mengikat secara hukum, agar kerangka aturan main di kawasan semakin jelas dan mengurangi potensi konflik. Dalam jangka panjang, keberhasilan ASEAN menjaga kohesi di tengah tekanan akan menjadi indikator utama relevansi organisasi ini bagi keamanan regional. Indonesia, dengan posisi geografis dan diplomasinya, memiliki beban untuk memastikan bahwa netralitas ASEAN tidak menjadi alat untuk menunda penyelesaian sengketa, melainkan menjadi instrumen untuk mencapai stabilitas yang adil dan berkelanjutan.
