Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China di Laut China Selatan telah menjadi pusaran geopolitik yang paling kompleks di kawasan Indo-Pasifik. Di tengah rivalitas dua kekuatan global ini, ASEAN berada dalam posisi yang sulit: harus menjaga netralitas dan sentralitasnya sebagai organisasi regional, namun nyatanya terbelah antara kepentingan keamanan dan ekonomi. Sebagian negara anggota memiliki aliansi atau kerja sama erat dengan AS, sementara hampir semuanya bergantung secara ekonomi pada China. Perbedaan ini menjadi hambatan langsung dalam upaya menyepakati Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan yang efektif dan mengikat. Akibatnya, ASEAN berisiko menjadi arena proxy competition, yang dapat menggerus stabilitas kawasan dan kedaulatan negara anggotanya.
Signifikansi Strategis: Tarik Ulur Kepentingan Keamanan dan Ekonomi
Signifikansi strategis dari situasi ini terletak pada tekanan yang dihadapi ASEAN untuk memilih blok. Di satu sisi, negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand memiliki hubungan keamanan yang kuat dengan AS, termasuk latihan militer bersama. Di sisi lain, semua negara ASEAN bergantung pada China sebagai mitra dagang utama. Data menunjukkan volume perdagangan bilateral Indonesia-China pada tahun 2023 mencapai sekitar USD 127 miliar, sementara AS tetap menjadi investor utama. Ketidakseimbangan kepentingan ini menyebabkan ASEAN sulit mencapai konsensus, termasuk dalam merumuskan CoC yang substansial. Jika gagal menjaga netralitas, fragmentasi kawasan dan risiko konflik terbuka di perairan yang menjadi jalur perdagangan utama dunia akan semakin nyata.
Implikasi Kebijakan dan Keamanan bagi Indonesia
Bagi Indonesia, sebagai kekuatan utama di ASEAN, dilema netralitas ini memiliki implikasi langsung terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Pertama, Indonesia harus memimpin diplomasi proaktif untuk menjaga kohesi ASEAN, terutama dengan mendorong finalisasi CoC yang tidak hanya mengikat secara hukum tetapi juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Kedua, secara bilateral, Indonesia perlu menjaga hubungan seimbang dengan AS dan China untuk menghindari persepsi berpihak. Risiko yang mengintai adalah jika ASEAN gagal, stabilitas di perairan Natuna dan Laut China Selatan akan terancam, berdampak langsung pada jalur pelayaran dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Peluangnya terletak pada kemampuan Indonesia untuk menjadi mediator kredibel, seperti yang ditunjukkan dalam KTT ASEAN 2023, di mana Indonesia berhasil mendorong komitmen awal untuk mempercepat negosiasi CoC.
Melihat ke depan, potensi risiko semakin nyata. Aktivitas militer yang meningkat—latihan gabungan AS dengan sekutu dan pembangunan pulau buatan China di Laut China Selatan—menunjukkan eskalasi yang akan terus berlanjut. ASEAN harus segera mengatasi kelemahan struktural ini dengan memperkuat mekanisme pengambilan keputusan yang lebih responsif dan inklusif. Refleksi strategis yang dapat ditarik adalah bahwa netralitas ASEAN bukanlah sekadar posisi diplomatik, melainkan instrumen vital untuk menjaga stabilitas kawasan. Tanpa konsistensi dan kapasitas untuk menyeimbangkan dua raksasa tersebut, ASEAN berisiko kehilangan relevansinya sebagai penjaga perdamaian di Indo-Pasifik. Indonesia, dengan posisinya sebagai poros maritim global, memiliki beban moral dan strategis untuk memastikan ASEAN tetap berada di jalur yang benar dalam menghadapi tekanan geopolitik ini.
