ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) telah menjadi dokumen normatif utama yang mencerminkan komitmen ASEAN dalam menjaga stabilitas dan inklusivitas di kawasan Indo-Pasifik. Dengan menekankan prinsip sentralitas ASEAN, transparansi, dan penghormatan terhadap hukum internasional, AOIP awalnya dirancang untuk memberikan kerangka kerja sama yang konstruktif di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompetitif. Namun, sejak diluncurkan pada 2019, implementasi konkret dari AOIP—khususnya di Laut China Selatan yang menjadi salah satu area paling rawan gesekan—masih menghadapi tantangan serius. Perbedaan persepsi di antara negara anggota ASEAN mengenai batas-batas kedaulatan dan hak navigasi, ditambah tekanan langsung dari persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China, telah menghambat transisi AOIP dari sekadar deklarasi politik menjadi instrumen kebijakan yang operasional. Akibatnya, efektivitas kerangka ini sebagai alat diplomasi regional untuk meredam ketegangan di Indo-Pasifik masih belum optimal, menimbulkan pertanyaan tentang relevansinya di tengah eskalasi rivalitas kekuatan besar.
Tantangan Sentralitas ASEAN di Tengah Kompetisi Strategis
Sentralitas ASEAN, yang menjadi pilar utama AOIP, kini diuji oleh kecenderungan beberapa negara anggota untuk memperkuat kerja sama keamanan bilateral dengan kekuatan eksternal, seperti Amerika Serikat dan China. Filipina, misalnya, telah meningkatkan aliansi keamanannya dengan Washington melalui Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Diperkuat (EDCA), sementara Kamboja dan Laos semakin dekat dengan Beijing dalam hal investasi dan bantuan militer. Perbedaan interpretasi terhadap isu kedaulatan dan hak navigasi di Laut China Selatan menjadi sumber ketegangan internal yang signifikan di ASEAN. Di satu sisi, negara-negara seperti Vietnam dan Filipina menuntut penegakan hukum maritim yang lebih tegas; di sisi lain, negara-negara seperti Myanmar atau Laos cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan China. Sementara itu, kompetisi AS-China mendorong negara-negara di kawasan untuk memilih posisi yang tidak selalu sejalan dengan prinsip AOIP, seperti pembentukan aliansi militer mini-lateral yang justru memperkuat polarisasi. Kondisi ini menimbulkan risiko fragmentasi solidaritas ASEAN dan mengurangi efektivitas AOIP sebagai instrumen diplomasi regional yang inklusif. Tanpa adanya konsensus internal yang kuat, sentralitas ASEAN berpotensi terkikis, digantikan oleh arsitektur keamanan yang didominasi aktor-aktor besar.
Implikasi Strategis bagi Indonesia: Menjembatani Norma dan Aksi
Sebagai salah satu penggagas AOIP dan negara dengan posisi geografis sentral di Indo-Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk memastikan bahwa kerangka ini tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap stabilitas kawasan. Langkah konkret yang dapat ditempuh Jakarta adalah mendorong proyek-proyek kerja sama praktis di bawah payung AOIP, seperti keamanan maritim, ekonomi biru, dan konektivitas regional. Inisiatif ini akan memperkuat sentralitas ASEAN dengan memberikan bukti nyata tentang manfaat kerja sama multilateral bagi semua pihak. Dalam konteks keamanan nasional, proyek-proyek ini juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada aliansi bilateral yang berpotensi memicu ketegangan dengan mitra dagang utama seperti China. Peluang kerja sama di bidang ekonomi biru—seperti pengelolaan perikanan berkelanjutan, energi laut dalam, dan mitigasi bencana—sangat relevan bagi kepentingan maritim Indonesia. Namun, tanpa adanya kemauan politik yang kuat untuk mengesampingkan perbedaan internal dan fokus pada hasil pragmatis, AOIP berisiko tetap menjadi dokumen mati. Di level kebijakan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan perlu memperkuat diplomasi maritim serta melibatkan aktor-aktor non-negara, seperti sektor swasta dan akademisi, untuk menopang implementasi.
Potensi risiko ke depan mencakup semakin tergerusnya posisi tawar ASEAN jika AOIP tidak mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara negara anggota dan mitra strategis, yang dapat mengarah pada dominasi keputusan oleh AS atau China secara sepihak. Di sisi lain, peluang terbuka lebar melalui penguatan kerja sama di bidang keamanan maritim dan ekonomi yang dapat memperkuat ketahanan regional secara kolektif. Bagi Indonesia, konsistensi dalam mempromosikan AOIP serta aliansi strategis dengan negara-negara ASEAN lainnya—seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina—menjadi kunci untuk menjaga stabilitas Indo-Pasifik yang inklusif dan transparan. Refleksi strategis ini menunjukkan bahwa keberlanjutan AOIP sangat bergantung pada kemauan politik negara anggota untuk mengesampingkan perbedaan dan fokus pada kerja sama pragmatis yang saling menguntungkan. Tanpa langkah konkret, peran ASEAN sebagai penentu arsitektur kawasan dapat semakin tergerus, meninggalkan ruang bagi rivalitas kekuatan besar yang justru akan mengancam kepentingan nasional Indonesia, mulai dari kedaulatan maritim hingga stabilitas ekonomi regional.
