Proses perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan mengalami stagnasi yang signifikan di tengah gelombang aktivitas militer dan unilateralisme yang terus meningkat. Situasi ini menciptakan paradoks keamanan di kawasan: kebutuhan akan kerangka aturan bersama yang mendesak justru terbentur oleh kompleksitas kepentingan geopolitik yang saling bersaing. Indonesia, dengan posisi unik sebagai non-claimant namun memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tumpang tindih di sekitar Kepulauan Natuna, berada di garis depan dinamika ini. Posisi Jakarta tidak hanya menguji kemampuan diplomasinya, tetapi juga menjadi barometer efektivitas sentralitas ASEAN dalam mengelola ketegangan regional. Analisis terhadap stagnasi COC ini harus dilihat sebagai cermin dari pergeseran kekuatan yang lebih luas dan tantangan terhadap tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik.
Dilema Strategis Indonesia: Menjaga ASEAN dan Kepentingan Nasional
Indonesia menghadapi dilema strategis yang pelik. Di satu sisi, sebagai salah satu kekuatan pemimpin di ASEAN, Indonesia berkepentingan kuat untuk mempertahankan sentralitas dan kredibilitas organisasi tersebut. Keberhasilan ASEAN menghasilkan COC yang efektif dan mengikat merupakan prasyarat untuk menjaga stabilitas kawasan. Di sisi lain, kepentingan nasional Indonesia langsung terdampak oleh aktivitas di perairan Natuna, yang merupakan bagian integral dari kedaulatan dan hak berdaulatnya. Upaya Jakarta untuk menjembatani kedua kepentingan ini tercermin dalam strategi ganda. Secara multilateral, Indonesia mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai platform untuk mendorong kerja sama inklusif dan menenangkan ketegangan. Secara bilateral, Jakarta tanpa henti memperkuat kemampuan deteksi, patroli, dan penegakan hukum di wilayah ZEE-nya.
Signifikansi strategis dari posisi Indonesia ini sangat besar. Jakarta berperan sebagai penjaga keseimbangan (balancer) dan fasilitator dialog. Kegagalan Indonesia—atau ASEAN secara kolektif—dalam mendorong kemajuan diplomasi COC akan langsung mengikis otoritas dan relevansi regionalnya. Lebih lanjut, ini akan memaksa Indonesia untuk semakin mengandalkan postur unilateral dan kerjasama keamanan di luar kerangka ASEAN, suatu langkah yang berpotensi memecah kesatuan kawasan. Dengan demikian, dinamika di Laut China Selatan telah menempatkan Indonesia pada ujian berat: dapatkah ia mendorong kesepakatan kolektif sambil secara tegas mempertahankan kepentingan kedaulatannya?
Implikasi terhadap Keamanan Kawasan dan Masa Depan ASEAN
Stagnasi COC dan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan memiliki implikasi strategis yang mendalam. Pertama, garis pemisah antara sengketa bilateral dan isu keamanan kolektif kawasan semakin kabur. Insiden di perairan Natuna atau wilayah klaim lainnya tidak lagi hanya menjadi urusan dua negara, tetapi langsung mempengaruhi stabilitas kawasan secara keseluruhan dan menguji kohesi ASEAN. Kedua, ketidakmampuan menghasilkan mekanisme pengendalian sengketa yang efektif berpotensi mengakselerasi perlombaan senjata dan logika keamanan yang bersifat zero-sum di kawasan. Negara-negara anggota akan terdorong untuk meningkatkan belanja pertahanan dan membangun aliansi ad hoc, yang pada gilirannya dapat menggerogoti fondasi kepercayaan yang menjadi dasar komunitas ASEAN.
Risiko terbesar ke depan adalah melemahnya relevansi ASEAN sebagai pemain utama dalam arsitektur keamanan regional. Jika forum seperti ASEAN tidak mampu menyelesaikan isu keamanan yang paling krusial di wilayahnya sendiri, maka aktor eksternal dan pengaturan keamanan minilateral akan semakin mendominasi agenda. Bagi Indonesia, risiko ini memerlukan evaluasi ulang strategi keamanannya. Meskipun komitmen pada diplomasi dan jalani kawasan tetap utama, peningkatan kapasitas pertahanan maritim yang mandiri menjadi suatu keharusan. Titik kritisnya adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara memperkuat deterren nasional tanpa merusak upaya kolektif untuk membangun kerangka aturan bersama.
Sebagai penutup, jalan ke depan untuk diplomasi COC dan peran Indonesia penuh dengan kompleksitas. Masa depan stabilitas kawasan di Laut China Selatan tidak hanya bergantung pada teks perjanjian, tetapi juga pada kemauan politik kolektif dan kemampuan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk bertindak secara kohesif dalam menegakkan norma-norma yang disepakati. Insiatif informal dan jalur diplomasi diam yang digalakkan Indonesia penting, tetapi harus dibarengi dengan tekanan kolektif yang konsisten untuk kembali ke meja perundingan dengan agenda yang jelas. Tantangan terbesar bagi Indonesia dan ASEAN adalah mengubah COC dari sekadar dokumen aspirasional menjadi instrumen operasional yang benar-benar mampu mencegah konflik dan mengelola perilaku di lapangan. Kegagalan dalam hal ini akan semakin mendefinisikan kawasan Indo-Pasifik melalui lensa persaingan kekuatan, bukan kerja sama dan tatanan hukum.
