Dinamika Keamanan Laut China Selatan: Peran Indonesia sebagai 'Honest Broker' dan Opsi Penguatan Coast Guard

Ketegangan di Laut China Selatan (LCS) terus berlanjut dengan insiden antara coast guard dan kapal milik negara klaim lainnya. Indonesia, meski bukan claimant utama, memiliki kepentingan vital atas ZEE di sekitar Kepulauan Natuna yang tumpang tindih dengan klambatan laut China. Posisi Jakarta adalah menegaskan bahwa Natuna adalah bagian yang tidak terpisahkan dan berdaulat penuh, sambil aktif mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui diplomasi ASEAN dan hukum internasional. Peran strategis Indonesia dalam konteks ini adalah sebagai 'honest broker' atau fasilitator dialog, yang diperkuat oleh statusnya sebagai negara ASEAN besar yang tidak terlibat langsung dalam sengketa teritorial utama. Namun, peran diplomasi ini harus didukung oleh kemampuan penegakan hukum di lapangan. Inilah alasan di balik penguatan armada dan kapabilitas Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai), yang berfungsi sebagai ujung tombak non-militer dalam menangani pelanggaran di perairan yurisdiksi. Implikasi untuk kebijakan keamanan maritim adalah perlunya memperjelas pembagian tugas (division of labor) antara TNI AL, Bakamla, dan KPLP untuk menghindari duplikasi dan memastikan respons yang terkoordinasi. Selain itu, kerja sama teknis dengan coast guard negara-negara seperti Jepang, AS, dan India untuk pelatihan dan capacity building menjadi semakin penting. Ke depan, kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas di LCS akan diukur dari efektivitas kombinasi antara diplomasi yang kredibel dan postur penegakan hukum maritim yang kuat dan profesional.