Dalam lanskap geopolitik Indo-Pasifik yang semakin dikotori oleh persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, pola kerjasama pertahanan Indonesia dengan sesama negara ASEAN muncul sebagai faktor penentu kritis bagi stabilitas keamanan regional. Prinsip bebas-aktif dan komitmen Indonesia untuk mempertahankan netralitas diuji oleh upaya intensif kedua raksasa global untuk menarik negara-negara Asia Tenggara ke dalam orbit pengaruh masing-masing. Sebagai pemain dengan kapasitas militer dan bobot diplomasi terbesar di kawasan, Indonesia memikul tanggung jawab ganda: memperkuat ketahanan nasional sekaligus secara aktif menjaga kohesi dan sentralitas ASEAN dalam tata kelola keamanan kawasan.
Strategi Netralitas Aktif Melalui Kerjasama Pertahanan Non-Eksklusif
Praktik operasional kerjasama pertahanan Indonesia di kawasan, seperti latihan gabungan Exercise Eagle dengan Singapura, Exercise Malindo dengan Malaysia, dan Exercise Samaskti dengan Filipina—yang berfokus pada operasi maritim dan kontra-terorisme—menunjukkan pendekatan pragmatis dan inklusif. Latihan-latihan ini secara desain tidak diarahkan untuk melawan kekuatan eksternal tertentu, melainkan berorientasi pada peningkatan interoperabilitas, pembangunan kepercayaan (confidence-building measures), serta penanganan tantangan keamanan non-tradisional bersama. Pendekatan ini merefleksikan strategi cermat untuk menghindari polarisasi dan mempertahankan ruang manuver politik di tengah tekanan dari Washington dan Beijing. Namun, kompleksitas muncul ketika kedua kekuatan besar tersebut menawarkan paket kerja sama pertahanan bilateral yang menarik, yang berpotensi menciptakan fragmentasi dalam solidaritas regional jika tidak dikelola dengan bijak oleh Jakarta dan ibu kota ASEAN lainnya.
Signifikansi strategis dari pola kerja sama ini mendalam dan berlapis. Pertama, ia berfungsi sebagai instrumen vital untuk memperkuat pilar maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia, sekaligus mengamankan jalur perdagangan global dan sumber daya laut yang kritis di wilayah seperti Laut China Selatan dan Selat Malaka. Kedua, kerja sama multilateral dalam kerangka ASEAN, melalui forum seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus, berperan sebagai mekanisme norms-setting dan peredam ketegangan. Mekanisme ini memastikan bahwa kerangka dialog tetap menjadi modus operandi utama, mengalahkan kecenderungan konfrontasi. Ketahanan arsitektur keamanan berbasis ASEAN ini berkorelasi langsung dengan kemampuan Indonesia dan negara anggota lainnya untuk mempertahankan otonomi strategis kolektif mereka.
Implikasi Kebijakan dan Tantangan Menjaga Kohesi ASEAN
Implikasi kebijakan yang timbul menuntut Jakarta untuk mengembangkan diplomasi pertahanan yang lebih luwes dan multidimensional. Diplomasi ini harus berakar pada kepentingan nasional yang terdefinisi dengan jelas, namun tetap selaras dan memperkuat kepentingan kolektif ASEAN. Peningkatan kerja sama tidak boleh terjebak pada latihan militer simbolis semata. Kerja sama perlu ditingkatkan skala dan substansinya menuju ranah yang lebih berkelanjutan dan berdampak strategis jangka panjang. Bidang-bidang kritis yang perlu mendapat perhatian lebih mencakup: Pembangunan Kapasitas (Capacity Building) melalui transfer teknologi dan alih pengetahuan, serta pengembangan industri pertahanan bersama. Upaya ini penting untuk mengurangi ketergantungan eksternal dan memperkuat fondasi self-reliance kawasan.
Analisis ke depan mengidentifikasi beberapa potensi risiko dan peluang. Risiko utama terletak pada erosi kohesi ASEAN jika tekanan dari persaingan AS-Tiongkok memaksa negara-negara anggota untuk mengambil pilihan kebijakan pertahanan yang saling bertentangan, sehingga melemahkan posisi tawar kolektif. Disrupsi dalam keamanan regional juga dapat terjadi jika konflik laten di Laut China Selatan memanas. Di sisi lain, peluang strategis terbuka bagi Indonesia untuk memimpin inisiatif yang memperdalam integrasi keamanan ASEAN, seperti memperkuat pakta pertahanan maritim atau mengembangkan sistem peringatan dini bersama. Konsistensi Jakarta dalam menerapkan prinsip netralitas aktif dan berinvestasi pada kerjasama pertahanan yang substantif akan menjadi kunci untuk mengubah tantangan geopolitik menjadi momentum bagi konsolidasi peran sentral ASEAN dalam tata kelola Indo-Pasifik.
