Kerja sama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina di perairan Sulu dan Sulawesi telah berkembang menjadi suatu model penting pengelolaan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini merupakan jantung dari segitiga pertumbuhan BIMP-EAGA namun sekaligus menjadi titik rawan ancaman lintas batas yang kompleks. Ancaman utamanya adalah perompakan bersenjata dan penculikan untuk tebusan yang dikaitkan dengan kelompok teroris seperti Abu Sayyaf, yang telah lama mengancam stabilitas dan menimbulkan korban jiwa. Sebagai respons, ketiga negara telah menginstitusionalkan mekanisme patroli bersama terkoordinasi (CORPAT), pembentukan pusat komando bersama, dan latihan militer rutin. Mekanisme ini bertujuan menciptakan efek deterrence dan meningkatkan kemampuan respons cepat melalui pertukaran intelijen yang lebih lancar.
Signifikansi Strategis dan Prinsip ASEAN Centrality
Dari perspektif geopolitik, Trilateral Cooperation ini memiliki nilai strategis yang tinggi karena menunjukkan kemampuan negara-negara ASEAN dalam mengatasi masalah keamanan kawasan secara mandiri. Model ini mengedepankan ASEAN centrality dan menghindari dominasi kekuatan ekstra-regional dalam penyelesaian isu keamanan non-tradisional. Keberhasilan menjaga keamanan di Sulu-Sulawesi secara langsung berkontribusi pada kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam melindungi kedaulatan, menjaga integritas wilayah, dan menjamin keamanan warga negaranya yang beraktivitas di wilayah perbatasan. Lebih luas lagi, stabilitas kawasan ini vital bagi kelancaran jalur pelayaran dan perdagangan regional, yang menjadi urat nadi ekonomi negara-negara anggota ASEAN.
Implikasi Kebijakan dan Tantangan Operasional
Meski efektif menekan jumlah insiden, kerja sama ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional yang memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan. Pertama, terdapat kesenjangan kapasitas angkatan laut dan alat utama sistem senjata (alutsista) maritim di antara ketiga negara, yang dapat mempengaruhi kesinambungan dan cakupan operasi. Kedua, kerangka hukum untuk pengejaran lintas batas (hot pursuit) dan penanganan tersangka masih belum sepenuhnya mapan, menimbulkan potensi friksi yurisdiksi. Ketiga, pendanaan operasi patroli jangka panjang dan pemeliharaan aset menjadi beban tersendiri bagi anggaran pertahanan nasional masing-masing. Implikasinya, kebijakan ke depan perlu fokus pada harmonisasi prosedur standar operasi (SOP), klarifikasi kerangka hukum, dan pencarian mekanisme pendanaan yang berkelanjutan.
Di luar pendekatan keamanan konvensional, analisis strategis menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengatasi akar masalah. Ancaman di Sulu-Sulawesi sering kali bersumber dari kondisi sosio-ekonomi di wilayah pesisir, seperti kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja, yang dimanfaatkan oleh jaringan kriminal dan terorisme. Oleh karena itu, kebijakan keamanan yang hanya bertumpu pada aspek law enforcement militer akan kurang efektif jika tidak diintegrasikan dengan program pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan. Sinergi antara kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional dan kerja sama pembangunan lintas batas di tingkat regional menjadi kunci untuk solusi jangka panjang.
Ke depan, terdapat peluang untuk memperluas dan memperdalam kerja sama ini. Inklusi Brunei Darussalam sebagai negara pantai lain di kawasan dapat memperkuat jaring keamanan. Selain itu, peningkatan kapasitas pengawasan maritim melalui investasi teknologi, seperti sistem radar pantai, satelit penginderaan jauh, dan pesawat nirawak (UAV), akan meningkatkan situational awareness dan efisiensi operasi. Model kerja sama ini juga berpotensi menjadi prototipe untuk mengatasi ancaman keamanan maritim serupa di titik-titik rawan lain di kawasan ASEAN, seperti di Selat Malaka atau Laut Natuna Utara.
