Ketegangan yang terus berlanjut di Laut China Selatan telah mendorong transformasi signifikan dalam arsitektur keamanan maritim kawasan. Salah satu respons yang berkembang adalah pola kerja sama informal yang intensif antara tiga kekuatan laut utama di Asia Tenggara: Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Kemitraan triangular ini ditandai oleh peningkatan frekuensi latihan militer bersama—baik bilateral maupun trilateral—pertukaran informasi intelijen maritim yang lebih lancar, serta sinkronisasi langkah diplomatik dalam forum multilateral. Dinamika ini muncul sebagai respons kolektif terhadap tindakan yang dipersepsikan mengganggu stabilitas regional dan norma hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.
Signifikansi Strategis bagi Indonesia sebagai Poros Maritim ASEAN
Bagi Indonesia, pola kerja sama triangular ini merupakan manifestasi kepentingan nasional strategis yang kompleks. Sebagai negara dengan konsep Poros Maritim dan middle power di ASEAN, Indonesia memiliki kepentingan vital dalam menjaga stabilitas dan aturan main di Laut China Selatan yang berbatasan langsung dengan ZEE di sekitar Kepulauan Natuna. Sinergi dengan Vietnam dan Filipina, dua negara yang paling frontal menghadapi tekanan di kawasan tersebut, secara langsung memperkuat posisi tawar Indonesia. Kerja sama ini meningkatkan situational awareness melalui pertukaran intelijen, sekaligus memperkuat kapasitas deterrence melalui signaling kolektif bahwa klaim-klaim sepihak akan dihadapi dengan solidaritas maritim. Interoperabilitas TNI Angkatan Laut dengan angkatan laut Vietnam dan Filipina mentransformasi koordinasi menjadi kemampuan operasional yang kredibel.
Implikasi Kebijakan dan Dilema ASEAN Centrality
Pembentukan kekuatan segitiga ini menghadirkan dilema kebijakan mendalam bagi Indonesia dan kawasan. Kohesivitas sub-kelompok dapat menjadi motor penggerak yang mempercepat pembentukan common position ASEAN dalam isu Laut China Selatan, meningkatkan efektivitas diplomasi kolektif. Namun, terdapat risiko nyata bahwa pola ini dapat menciptakan fault line di dalam ASEAN itu sendiri, antara negara-negara terdampak langsung dengan negara yang bersikap lebih hati-hati. Peran Indonesia sebagai bridging power dan penjaga ASEAN Centrality menjadi krusial. Kebijakan ke depan perlu fokus pada institusionalisasi kerja sama triangular agar lebih terstruktur—misalnya melalui mekanisme pertemuan rutin panglima atau hotline komunikasi trilateral—tanpa menciptakan kesan eksklusif.
Diplomasi Indonesia harus berjalan paralel: mengokohkan kemitraan dengan Vietnam dan Filipina, sambil tetap aktif melakukan pendekatan konstruktif dengan semua pihak, termasuk Tiongkok, untuk mencegah eskalasi. Kerja sama triangular harus dilihat sebagai alat penguatan diplomasi, bukan sebagai aliansi yang mengarah ke polarisasi. Sinergi operasional maritim ini dapat menjadi basis untuk memperkuat Code of Conduct (COC) yang sedang dirumuskan, dengan memberikan contoh nyata bagaimana negara-negara ASEAN dapat bekerja sama untuk menjaga aturan hukum internasional.
Analisis strategis menunjukkan bahwa kemitraan triangular Indonesia, Vietnam, dan Filipina merupakan fenomena adaptif dalam respon terhadap dinamika kekuatan di Laut China Selatan. Potensi jangka panjangnya adalah membentuk sebuah sistem keamanan maritim yang lebih resilient dan interoperable di Asia Tenggara. Namun, keberhasilan ini bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menyeimbangkan dua agenda: memperkuat kerja sama operasional dengan pihak terdampak, dan menjaga keutuhan serta sentralitas ASEAN sebagai forum diplomasi regional. Risiko utama adalah fragmentasi internal ASEAN, sementara peluangnya adalah pembentukan norma dan praktik kooperatif yang dapat menjadi referensi bagi penyelesaian konflik maritim secara damai.
