Dalam konteks geopolitik kawasan Asia Tenggara, Laut China Selatan tetap menjadi salah satu titik rawan sengketa maritim paling kompleks. Sebagai negara kepulauan terbesar dan anggota inti ASEAN, Indonesia terus mengambil peran sentral dalam mendorong pendekatan kolektif dan diplomasi untuk mengelola ketegangan di wilayah tersebut. Upaya ini tidak hanya mencerminkan kepentingan nasional Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar Kepulauan Natuna, tetapi juga komitmen terhadap stabilitas keamanan regional yang lebih luas. Fokus utama diplomasi maritim Indonesia adalah mempercepat negosiasi Code of Conduct (COC) yang efektif dan substansial antara ASEAN dan Tiongkok.
Signifikansi Strategis Code of Conduct bagi Stabilitas Kawasan
Code of Conduct (COC) dipandang bukan sekadar instrumen teknis untuk mencegah insiden di Laut China Selatan, melainkan sebagai kerangka membangun kepercayaan, memastikan kebebasan navigasi sesuai hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, dan mengelola sumber daya maritim secara berkelanjutan. Bagi Indonesia, COC menjadi alat strategis untuk mengurangi risiko eskalasi konflik yang dapat mengganggu jalur pelayaran dan aktivitas ekonomi di kawasan. Posisi Indonesia secara konsisten menekankan penyelesaian sengketa secara damai, penghormatan terhadap kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai, serta pentingnya menjadikan Laut China Selatan sebagai zona yang damai, stabil, dan sejahtera. Pendekatan ini relevan untuk menjaga keseimbangan antara klaim sepihak Tiongkok dan kepentingan keamanan negara-negara ASEAN lainnya.
Implikasi Kebijakan dan Tantangan Sentralitas ASEAN
Analisis strategis menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi maritim ASEAN memiliki dampak krusial terhadap arsitektur keamanan regional. Keberhasilan atau kegagalan mencapai Code of Conduct yang kuat akan menjadi barometer efektivitas sentralitas ASEAN di tengah persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Bagi Indonesia, pendekatan kolektif melalui ASEAN memperkuat posisi tawarnya dalam menghadapi aktivitas militerisasi dan klaim sepihak, sekaligus membangun jaringan dukungan diplomatik untuk mempertahankan kepentingan nasional di wilayah perbatasan maritim. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga konsensus internal ASEAN yang rentan terhadap perbedaan pengaruh geopolitik eksternal. Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam memiliki pandangan yang lebih keras terhadap Tiongkok, sementara beberapa anggota lain cenderung pragmatis. Heterogenitas ini dapat menghambat percepatan negosiasi COC dan mengurangi kredibilitas diplomasi kolektif.
Ke depan, peluang untuk mencapai COC yang substantif masih terbuka, terutama jika Indonesia mampu memainkan peran mediator yang kuat dan inklusif. Potensi risiko tetap ada, terutama jika Tiongkok tidak menunjukkan fleksibilitas dalam substansi COC yang mengikat. Namun, dari perspektif kebijakan, setiap langkah negosiasi yang konkret—meskipun lambat—telah menghasilkan norma-norma baru dalam tata kelola Laut China Selatan yang dapat menjadi preseden bagi penyelesaian sengketa di masa depan. Bagi Indonesia, diplomasi maritim yang berkelanjutan bukan hanya soal keamanan nasional, tetapi juga soal membangun arsitektur kawasan yang stabil di tengah dinamika geopolitik yang tidak menentu. Refleksi strategisnya adalah bahwa sentralitas ASEAN akan diuji melalui kemampuannya menghadirkan solusi konkret atas isu Laut China Selatan, dan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga momentum itu tetap hidup.
