Dinamika strategis di kawasan Indo-Pasifik kini didominasi oleh persaingan tajam antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang tidak hanya menggeser poros kekuatan global tetapi juga memberikan tekanan langsung terhadap arsitektur keamanan regional. Dalam gelombang persaingan ini, sentralitas ASEAN muncul bukan sekadar retorika diplomasi, melainkan prinsip vital untuk melindungi otonomi strategis dan kedaulatan kolektif negara-negara anggota. Diplomasi pertahanan yang dikembangkan melalui mekanisme seperti ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus menjadi tulang punggung dalam menjaga prinsip ini, dengan fungsi utama mencegah kawasan berubah menjadi arena proxy atau bentrokan langsung kekuatan besar. Keberhasilan atau kegagalan mekanisme ini akan secara langsung menentukan kemampuan kawasan dalam mengelola ketegangan dan mempertahankan stabilitas.
Sentrailitas sebagai Buffer Strategis dan Pengganda Kekuatan
Praktik diplomasi pertahanan dalam kerangka ASEAN memiliki makna strategis mendalam bagi keamanan nasional Indonesia dan regional. ADMM-Plus, sebagai platform multilateral, berfungsi sebagai alat confidence-building measure yang berlapis. Melalui kerja sama di bidang keamanan non-tradisional—seperti pencarian dan pertolongan (SAR), penanggulangan bencana, dan bantuan kemanusiaan—forum ini secara sistematis membangun norma bersama, prosedur operasi standar, dan yang terpenting, reservoir kepercayaan di antara militer negara-negara anggota. Reservoir kepercayaan ini bertindak sebagai buffer strategis yang kritis; dalam situasi insiden di lapangan, seperti di wilayah Laut China Selatan yang rawan, saluran komunikasi dan prosedur yang telah dibangun dapat meredam eskalasi menjadi konflik terbuka.
Lebih lanjut, kemampuan ASEAN menjaga kohesi dan posisi sentralnya menciptakan lingkungan strategis yang lebih terkendali dan dapat diprediksi bagi Indonesia. Hal ini memberikan strategic breathing space yang sangat berharga, mengurangi tekanan langsung dari kekuatan besar untuk memilih pihak (alignment pressure) dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan. Ruang politik ini memungkinkan Jakarta untuk berkonsentrasi pada prioritas strategis domestik, seperti pembangunan kapasitas pertahanan, modernisasi alutsista, dan konsolidasi postur keamanan maritim, tanpa terus-menerus terdikte oleh dinamika persaingan AS-Tiongkok. Dengan kata lain, sentralitas ASEAN yang efektif beroperasi sebagai force multiplier bagi keamanan nasional Indonesia.
Tantangan Struktural dan Ujian Krusial Code of Conduct
Namun, upaya mempertahankan sentralitas menghadapi tantangan struktural yang nyata. Perbedaan kepentingan nasional antar negara anggota ASEAN dalam menghadapi Tiongkok—mulai dari hubungan aliansi yang erat (seperti Filipina dengan AS) hingga ketergantungan ekonomi yang dalam—menciptakan keretakan potensial dalam kesatuan kawasan. Kesenjangan ini merupakan celah strategis yang dapat dieksploitasi kekuatan besar untuk memecah belah dan melemahkan posisi tawar kolektif ASEAN. Di sinilah peran Indonesia sebagai kekuatan utama dan pendiri ASEAN menjadi krusial. Jakarta memikul tanggung jawab strategis untuk memimpin diplomasi yang lincah dan menjembatani perbedaan tersebut, memastikan bahwa kepentingan kolektif kawasan tidak dikorbankan untuk kepentingan bilateral semata.
Ujian paling konkret dan kompleks bagi sentralitas ASEAN saat ini adalah proses perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan. Meski secara prinsip telah disepakati, negosiasi sering mengalami kebuntuan akibat perbedaan persepsi mendasar, terutama terkait sifat kesepakatan yang mengikat secara hukum (legally binding) dan mekanisme penegakannya yang kredibel. Kemampuan ASEAN untuk menghasilkan COC yang bermakna dan efektif akan menjadi indikator utama apakah kawasan dapat benar-benar mengelola sengketa secara damai dan kolektif, atau justru terpecah oleh pengaruh eksternal. Kegagalan pada COC bukan hanya soal Laut China Selatan, melainkan akan menjadi pukulan telak terhadap kredibilitas dan relevansi sentralitas ASEAN secara keseluruhan.
Ke depan, diplomasi pertahanan ASEAN harus mampu beradaptasi dengan realitas geopolitik yang semakin kompleks. Selain fokus pada COC, penguatan kapasitas kolektif dalam menghadapi tantangan keamanan non-tradisional seperti siber, terorisme, dan keamanan maritim harus terus didorong. Indonesia, dengan posisi geopolitik dan kredibilitasnya, perlu terus memainkan peran poros (convening power) dengan memperkuat kerja sama praktis di ADMM-Plus dan menjaga komunikasi strategis dengan semua pihak. Sentralitas yang tangguh hanya dapat dibangun bukan dengan menghindari kekuatan besar, tetapi dengan membangun kawasan yang kohesif, memiliki kapasitas, dan mampu menetapkan aturan mainnya sendiri dalam tatanan Indo-Pasifik yang kompetitif.
