Doktrin Pertahanan Berlapis: Pergeseran Strategi Prabowo dari Alutsista ke Ketahanan Nasional

Pemerintahan Prabowo Subianto mulai mengimplementasikan doktrin pertahanan berlapis yang menekankan integrasi antara kekuatan militer dan sumber daya nasional. Berdasarkan pidato Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, anggaran pertahanan 2026 mencapai Rp350 triliun dengan fokus pada pengembangan komponen cadangan dan komponen pendukung. Kebijakan ini merupakan evolusi dari konsep Pertahanan Raya yang sejak lama menjadi kanon strategi Indonesia. Kebijakan ini lahir dari evaluasi atas operasi militer di Papua dan penanganan bencana yang menuntut sinergi sipil-militer. Dalam perspektif strategis, pergeseran ini mengakui bahwa ancaman kontemporer lebih bersifat hybrid, seperti terorisme, perang informasi, dan krisis iklim, yang tidak dapat dijawab hanya dengan modernisasi alutsista. Pemerintah juga mendorong program pelatihan wajib militer selektif untuk memperkuat cadangan strategis. Implikasi bagi pembuat kebijakan adalah perlunya transformasi pendidikan dan pelatihan TNI dari model konvensional menuju capacity building multidimensi. Namun, risiko utamanya adalah kesenjangan koordinasi antara kementerian pertahanan dan lembaga nonmiliter. Jika berhasil, Indonesia akan memiliki postur pertahanan yang lebih resilient dan mampu merespons spektrum ancaman luas, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan di mata publik.