Dalam lanskap keamanan Indo-Pasifik yang semakin kompleks, doktrin pertahanan suatu negara tidak lagi cukup hanya bertumpu pada kekuatan militer. Studi komparatif terhadap doktrin Total Defense Singapura menawarkan kerangka analitis yang relevan untuk mengevaluasi pelaksanaan Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) di Indonesia. Singapura, dengan keterbatasan geografis dan demografisnya, telah mengembangkan model pertahanan yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal, mencakup komponen militer, sipil, ekonomi, sosial, dan digital. Pendekatan ini menjadi acuan strategis bagi negara-negara dengan cakupan wilayah lebih luas seperti Indonesia, yang menghadapi tantangan koordinasi antarinstansi yang lebih rumit.
Kekuatan utama dari Total Defense Singapura terletak pada perencanaan yang detail dan simulasi reguler yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga sektor swasta. Latihan semacam Exercise Northstar dirancang untuk menguji ketahanan sistem nasional dalam menghadapi skenario non-tradisional seperti pandemi atau serangan siber. Sebaliknya, implementasi Sishankamrata di Indonesia, meskipun memiliki landasan konstitusional yang kuat dan basis populasi yang besar, seringkali masih terfokus pada komponen militer dan rawan sektoral. Hal ini menciptakan kesenjangan antara doktrin yang ideal dan praktik di lapangan, terutama dalam hal integrasi peran kementerian non-pertahanan dan pemerintah daerah.
Signifikansi Strategis bagi Pertahanan Nasional Indonesia
Dari perspektif geopolitik, ancaman saat ini tidak lagi bersifat konvensional, melainkan hybrid dan tidak mengenal batas antara front militer dan sipil. Perang informasi, serangan siber, dan krisis pangan dapat melemahkan ketahanan nasional tanpa perlu invasi fisik. Oleh karena itu, relevansi doktrin Total Defense bagi Indonesia bukanlah sekadar adopsi, melainkan adaptasi strategis. Indonesia perlu memasukkan ancaman kontemporer tersebut sebagai pilar yang setara dengan pertahanan militer dalam doktrin Sishankamrata. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan untuk memodernisasi sistem pertahanan semesta agar mampu menjawab tantangan keamanan abad ke-21, termasuk di kawasan seperti Laut China Selatan dan jalur perdagangan Selat Malaka yang rentan terhadap berbagai bentuk ancaman.
Implikasi kebijakan dari studi ini mendorong adanya transformasi dalam perencanaan latihan gabungan. Saat ini, latihan pertahanan di Indonesia cenderung didominasi oleh TNI dan Polri. Ke depan, skenario latihan perlu melibatkan kementerian non-pertahanan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, serta sektor swasta dan komunitas sipil. Hal ini penting untuk menguji ketahanan logistik, komunikasi, dan pangan dalam skenario krisis yang realistis. Singapura telah membuktikan bahwa simulasi reguler yang terstruktur mampu meningkatkan kesiapsiagaan nasional tanpa harus menunggu terjadinya krisis aktual.
Risiko, Peluang, dan Arah Kebijakan ke Depan
Potensi risiko dari implementasi Sishankamrata yang belum optimal adalah terciptanya kerentanan sistemik. Misalnya, ketika suatu provinsi mengalami bencana alam atau serangan siber, koordinasi yang lambat antarlembaga dapat memperbesar dampak kerugian ekonomi dan sosial. Namun, terdapat peluang besar untuk memanfaatkan teknologi digital dalam membangun komando terintegrasi, seperti yang telah diterapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penguatan kapasitas tersebut dapat menjadi jembatan antara doktrin dan aksi nyata.
Ke depan, Indonesia perlu merumuskan ulang evaluasi berkala terhadap doktrin pertahanan semesta dengan memasukkan indikator ketahanan yang lebih luas, termasuk partisipasi publik dalam cyber defense dan ketahanan pangan sebagai bagian dari pertahanan. Singapura telah menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang, jumlah penduduk yang kecil bukanlah hambatan, melainkan aset jika diberdayakan secara terstruktur. Sebaliknya, Indonesia dengan jutaan penduduk memiliki modal sosial yang luar biasa, namun harus dikelola melalui skema pelatihan dan edukasi yang kontinu. Momentum ini harus dimanfaatkan oleh Kementerian Pertahanan dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ketahanan nasional yang holistik dan inklusif, karena pada akhirnya, pertahanan yang kuat adalah pertahanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa secara nyata.
