Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Panglima TNI menggelar rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi capaian tahap ketiga MEF (Minimum Essential Force) pada periode 2024–2029. Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi pengadaan alutsista baru mencapai 68% dari target yang ditetapkan. Angka ini mencerminkan adanya hambatan signifikan dalam pelaksanaan modernisasi militer, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan fiskal negara. Meskipun terdapat beberapa keberhasilan—seperti pengadaan kapal selam dan pesawat tempur bekas dari negara mitra—kendala utama tetap pada fluktuasi kurs dan kebijakan refocusing belanja negara yang mempengaruhi alokasi anggaran pertahanan.
Keterbatasan Anggaran dan Implikasinya terhadap Modernisasi Militer
Refocusing belanja negara yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir, ditambah dengan tekanan fluktuasi nilai tukar rupiah, telah membatasi ruang gerak Kemhan dalam merealisasikan program pengadaan alutsista sesuai jadwal. Kondisi ini mengakibatkan perlambatan modernisasi militer, yang berpotensi melebarkan kesenjangan kemampuan antara TNI dan angkatan bersenjata negara tetangga. Secara strategis, ketidakstabilan anggaran pertahanan menjadi faktor kritis yang dapat menggerogoti postur pertahanan Indonesia di kawasan. Analis mencatat bahwa tanpa penyesuaian target yang realistis dengan kondisi fiskal, risiko tertinggal dalam aspek teknologi dan kesiapan operasional akan semakin nyata.
Meskipun demikian, keberhasilan pengadaan kapal selam dan pesawat tempur bekas menunjukkan bahwa kemitraan strategis dengan negara sahabat masih menjadi andalan. Namun, ketergantungan pada alutsista bekas menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal biaya perawatan dan kesinambungan logistik. Oleh karena itu, evaluasi ini menjadi momentum untuk menekankan pentingnya transformasi dari sekadar pengadaan menuju pengelolaan siklus hidup alutsista yang lebih terencana.
Mendorong Kemandirian Industri Pertahanan
Dalam rapat tersebut, muncul desakan untuk mempercepat hilirisasi industri pertahanan dalam negeri sebagai solusi jangka panjang. Kemandirian di sektor ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada impor dan fluktuasi kurs, sekaligus memperkuat basis produksi nasional. Meskipun langkah ini memerlukan investasi awal yang besar, dalam perspektif strategis, pembangunan kapasitas industri pertahanan akan memberikan efisiensi biaya dan kedaulatan teknologi di masa depan. Kebijakan MEF ke depan perlu mengintegrasikan target pengadaan dengan program hilirisasi agar tercipta sinergi antara kebutuhan operasional TNI dan pengembangan industri lokal.
Potensi risiko melebarnya gap kemampuan dengan negara tetangga menjadi peringatan serius bagi para pembuat kebijakan. Jika anggaran tidak stabil dan kemandirian industri belum terwujud, Indonesia akan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Sebaliknya, peluang terbuka lebar jika realokasi anggaran pertahanan dilakukan secara lebih efisien, disertai komitmen politik untuk memperkuat ekosistem riset dan produksi dalam negeri. Refleksi strategis dari evaluasi MEF ini adalah perlunya keseimbangan antara ambisi modernisasi dan realitas fiskal, serta urgensi untuk mempercepat transformasi menuju kemandirian pertahanan nasional.
