Indonesia menjalankan diplomasi maritim di Laut China Selatan dengan pendekatan berlapis yang kompleks, berusaha menyeimbangkan komitmen pada hukum internasional dengan realitas geopolitik. Posisi resmi Jakarta bersandar teguh pada UNCLOS 1982, termasuk penolakan terhadap klaim sembilan garis putus China yang telah dianulir oleh Permanent Court of Arbitration pada 2016. Di sisi lain, Indonesia harus mengelola hubungan dengan China, mitra dagang dan investasi terbesarnya, yang menciptakan dilema kebijakan yang memerlukan kecerdasan strategis tinggi. Hal ini mendorong pemerintah untuk merespons dengan langkah konkret di wilayah Kepulauan Natuna melalui peningkatan patroli laut dan percepatan pembangunan infrastruktur keamanan.
Strategi Berdimensi Ganda: Diplomasi dan Kapasitas Mandiri
Strategi nasional Indonesia di Laut China Selatan berdiri pada dua pilar utama: kebijakan aktif di forum multilateral dan penguatan kapasitas mandiri di tataran nasional. Pada level diplomasi maritim, Indonesia menjadi motor penggerak di dalam ASEAN untuk mendorong finalisasi Code of Conduct (COC) yang efektif dan mengikat. Upaya ini merupakan bagian dari diplomasi preventif untuk mencegah eskalasi konflik dan menciptakan kerangka aturan main yang jelas di kawasan. Secara paralel, penguatan postur keamanan maritim di Natuna—seperti peningkatan jumlah kapal patroli dan pengembangan infrastruktur pangkalan—menunjukkan komitmen untuk menegakkan kedaulatan secara operasional. Kedua pendekatan ini saling melengkapi: diplomasi membangun legitimasi dan konsensus, sementara kapasitas keamanan memberikan bobot dan daya tawar nyata.
Implikasi Strategis dan Kontra-Bobot Kolektif ASEAN
Implikasi strategis dari dinamika ini mengharuskan Indonesia untuk secara sistematis membangun kapasitas coast guard dan maritime surveillance yang tangguh dan mandiri. Ketergantungan berlebihan pada bantuan atau teknologi dari satu kekuatan besar tertentu dapat membatasi otonomi strategis Jakarta di masa depan. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama Maritime Domain Awareness (MDA) dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang memiliki kepentingan serupa, seperti Vietnam dan Filipina, menjadi elemen krusial. Sinergi ini berpotensi menciptakan counterweight atau kontra-bobot kolektif yang dapat menyeimbangkan pengaruh kekuatan eksternal, sekaligus memperkuat posisi tawar kolektif kawasan dalam perundingan COC. Kemitraan ini juga vital untuk menghadapi tantangan keamanan nontradisional seperti penangkapan ikan ilegal.
Analisis kebijakan menunjukkan bahwa konsistensi pada prinsip UNCLOS sebagai landasan hukum utama tidak boleh goyah. Namun, prinsip tersebut harus didukung oleh kemampuan nyata (enforcement capability) untuk menegakkan kedaulatan di lapangan. Risiko utama terletak pada adanya kesenjangan antara retorika hukum dan kapasitas operasional, yang dapat dimanfaatkan oleh aktor lain untuk melakukan fait accompli. Keunggulan diplomasi Indonesia terletak pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pengelolaan hubungan dengan semua pihak secara pragmatis. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa investasi di bidang kapasitas mandiri—baik teknologi maupun personel—berjalan dengan laju yang dapat mengimbangi dinamika kompleksitas di Laut China Selatan. Keseimbangan antara komitmen pada hukum internasional dan pragmatisme geopolitik ini akan menjadi determinan utama bagi efektivitas strategi diplomasi maritim Indonesia di masa depan.
Arah kebijakan yang perlu diperkuat meliputi tiga dimensi: pertama, penguatan tata kelola dan kapasitas operasional di Natuna dan wilayah laut lainnya; kedua, peningkatan koordinasi dan integrasi kebijakan antara berbagai instansi domestik (TNI AL, Bakamla, Kementerian Luar Negeri); ketiga, memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara ASEAN yang sepaham, bukan hanya dalam diplomasi tetapi juga dalam capacity building dan intelligence sharing. Pendekatan multidimensi ini diperlukan untuk membangun ketahanan strategis yang dapat menjawab tantangan yang terus berkembang di Laut China Selatan.
