Pembangunan industri pertahanan nasional, yang diemban oleh Badan Usaha Milik Negara seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT DI, telah lama dicanangkan sebagai pilar utama menuju kemandirian alat utama sistem pertahanan (alutsista). Namun, paradoks mendasar muncul dalam perjalanan ambisius ini: upaya untuk mandiri justru berisiko mengukuhkan ketergantungan struktural pada teknologi asing. Tantangan impor komponen inti, anggaran riset dan pengembangan yang terbatas, dan tekanan untuk memenuhi standar global menciptakan kompleksitas tersendiri. Dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, pencapaian target kemandirian alutsista 70% pada tahun 2029 tidak hanya soal kapasitas produksi, tetapi lebih pada penguasaan kedaulatan teknologi yang menjadi tulang punggung postur pertahanan jangka panjang.
Skema Offset: Jembatan Strategis atau Jebakan Ketergantungan?
Instrument kebijakan yang kerap digunakan Indonesia dalam modernisasi alutsista adalah skema kompensasi atau offset yang melekat pada pembelian peralatan militer impor. Secara teori, mekanisme transfer teknologi ini dirancang sebagai jembatan strategis untuk mempercepat pembelajaran dan penguasaan teknologi pertahanan di dalam negeri. Namun, analisis mendalam terhadap praktik operasional mengungkap kerapuhan model ini. Implementasi seringkali terjebak pada tahap perakitan (assembly) atau produksi berlisensi, tanpa disertai alih pengetahuan yang mendalam tentang desain, rekayasa, dan pengembangan teknologi inti (core technology). Konsekuensinya, industri dalam negeri seperti PT Pindad berpotensi mengalami stagnasi inovasi mandiri, sementara ketergantungan pada suku cadang, dukungan teknis, dan lisensi dari negara pemasok justru menguat. Model ini pada dasarnya hanya memindahkan geografi produksi, bukan membangun ekosistem inovasi yang otonom dan berkelanjutan, sehingga menciptakan kemandirian yang bersifat semu.
Implikasi Strategis: Kerentanan dalam Persaingan Global
Ketergantungan teknologi yang tidak diimbangi dengan penguasaan inti menciptakan kerentanan multidimensi bagi kedaulatan pertahanan Indonesia. Pertama, muncul kerentanan geopolitik di mana ketergantungan dapat dijadikan alat tekanan atau leverage oleh negara pemasok utama, berpotensi membatasi ruang gerak kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kedua, postur pertahanan menjadi sangat rentan terhadap disrupsi rantai pasok global yang dapat dipicu oleh konflik, sanksi, pandemi, atau persaingan teknologi antar negara adidaya. Ketiga, kemampuan untuk memelihara, memodernisasi, dan meng-upgrade platform alutsista akan selalu bergantung pada kemauan dan kondisi politik-ekonomi negara asal teknologi, sehingga secara signifikan menghambat fleksibilitas operasional dan kesiapan tempur jangka panjang TNI.
Dalam konteks persaingan strategis Indo-Pasifik yang semakin panas, terutama rivalitas teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, posisi Indonesia memerlukan kecermatan ekstra. Ketergantungan yang tidak terdiversifikasi pada satu blok teknologi tertentu dapat mempersempit opsi strategis dan secara tidak langsung memaksa Indonesia untuk terlibat dalam dinamika persaingan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, membangun industri pertahanan yang tangguh bukan hanya soal menghasilkan produk, tetapi tentang membangun kemandirian strategis yang melindungi Indonesia dari fluktuasi dan tekanan geopolitik eksternal. Ke depan, kebijakan perlu bergeser dari sekadar mengejar target produksi fisik, menuju penguatan ekosistem riset dan pengembangan yang integratif antara BUMN pertahanan, perguruan tinggi, dan industri swasta, guna menciptakan landasan inovasi yang benar-benar berdaulat.
