Keputusan TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk mengakuisisi dua unit kapal selam kelas Scorpene buatan Naval Group Prancis, dengan nilai kontrak sekitar 1,2 miliar dolar AS, menandai langkah signifikan dalam modernisasi alutsista TNI AL. Kapal selam tersebut direncanakan beroperasi pada tahun 2030 dan akan ditempatkan di Armada II, Makassar, sebagai bagian dari pemenuhan target Minimum Essential Force (MEF) 2029. Langkah ini tidak hanya menjawab kebutuhan penguatan postur pertahanan maritim Indonesia, tetapi juga menempatkan Jakarta dalam peta persaingan kapal selam di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.
Signifikansi Strategis bagi Postur Deterrence Indonesia
Secara geopolitik, penambahan dua kapal selam Scorpene akan secara langsung meningkatkan kapasitas deterrence Indonesia di dua titik strategis: Laut China Selatan dan Selat Malaka. Keduanya merupakan jalur pelayaran vital yang kerap menjadi arena sengketa maritim dan persaingan pengaruh antara kekuatan besar seperti China, Amerika Serikat, sekutu-sekutunya. Dengan kemampuan siluman (stealth) serta persenjataan torpedo dan rudal anti-kapal permukaan, kapal selam kelas Scorpene memberikan kemampuan proyeksi daya bawah air yang kredibel, sehingga memperkuat bargaining position Indonesia dalam diplomasi maritim maupun operasi penegakan kedaulatan.
Keberadaan kapal selam di Armada II, yang mencakup area timur Indonesia hingga perbatasan dengan Australia dan Papua Nugini, juga memperluas jangkauan pengawasan dan respons terhadap ancaman bawah air. Ini menjadi krusial mengingat meningkatnya aktivitas kapal selam asing di perairan Indonesia—baik yang dilaporkan secara resmi maupun yang terdeteksi oleh intelijen maritim. Dengan demikian, modernisasi alutsista TNI AL dalam bentuk pengadaan kapal selam baru ini memperkuat elemen anti-access/area denial (A2/AD) secara non-konvensional, khususnya di celah-celah strategis Selat Makassar dan Laut Banda.
Implikasi Kebijakan dan Interoperabilitas dengan Sekutu
Dari perspektif kebijakan pertahanan, pengadaan kapal selam Scorpene mengonfirmasi orientasi Indonesia untuk memperdalam kemitraan strategis dengan negara-negara sekutu seperti Australia dan India, yang juga mengoperasikan kapal selam jenis serupa. Interoperabilitas teknis dan prosedural antara TNI AL dengan Angkatan Laut Australia (RAN) dan Angkatan Laut India (IN) akan meningkat secara natural, membuka peluang untuk latihan bersama, pertukaran intelijen bawah air, serta pemeliharaan bersama. Hal ini sejalan dengan doktrin Pertahanan Negara yang menekankan kolaborasi regional tanpa bersifat aliansi formal.
Namun, implementasi MEF 2029 dan kontrak senilai lebih dari Rp18 triliun ini juga menghadirkan sejumlah risiko. Pertama, tekanan pada anggaran pertahanan yang harus diimbangi dengan belanja prioritas lainnya, seperti pengadaan fregat, pesawat patroli maritim, dan rudal pertahanan udara. Kedua, risiko ketergantungan pada teknologi asing, terutama pada sistem tempur dan perawatan jangka panjang kapal selam. Untuk mengatasinya, TNI AL perlu memastikan adanya paket alih teknologi yang substansial, termasuk pelatihan kru dan pembangunan fasilitas pemeliharaan di dalam negeri. Ketiga, respons dari negara-negara tetangga—terutama China yang merasa terancam oleh peningkatan postur bawah air Indonesia di dekat Natuna—perlu diantisipasi dengan diplomasi pertahanan yang aktif.
Ke depan, pengadaan kapal selam Scorpene menandai fase baru dalam modernisasi alutsista TNI AL yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Dengan jadwal operasi pada 2030, Indonesia memiliki waktu sekitar enam tahun untuk mematangkan infrastruktur pendukung, memperkuat sumber daya manusia, dan menyelaraskan strategi maritim nasional dengan potensi ancaman di Laut China Selatan, Samudra Hindia, serta kawasan Pasifik Selatan. Peluang untuk memposisikan diri sebagai penyeimbang regional—tanpa menjadi bagian dari rivalitas blok—terbuka lebar, selama pengadaan ini dikelola dengan transparansi anggaran, prioritas alutsista yang tepat, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri.
