Konflik sipil di Myanmar yang telah memasuki tahun kelima tanpa tanda-tanda resolusi menempatkan ASEAN pada posisi yang sangat genting. Meskipun Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus) yang difasilitasi oleh Indonesia pada 2021 dirancang sebagai kerangka de-eskalasi, implementasinya terbukti mandek. Kekuatan militer Myanmar, Tatmadaw, secara konsisten mengabaikan seruan ASEAN untuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog inklusif, sementara oposisi bersenjata justru semakin memperluas cengkeraman teritorial mereka. Situasi ini bukan hanya krisis kemanusiaan, melainkan ujian kredibilitas bagi mekanisme diplomasi khas ASEAN yang dikenal sebagai ASEAN Way—sebuah pendekatan yang mengedepankan konsensus, non-interferensi, dan penyelesaian damai. Gagal menghasilkan terobosan berarti mempertaruhkan relevansi ASEAN sebagai organisasi regional yang mampu menjaga stabilitas di kawasannya sendiri.
Signifikansi Strategis bagi Kepemimpinan Regional Indonesia
Bagi Indonesia, sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara dan mantan ketua ASEAN pada saat krisis ini memuncak, kebuntuan di Myanmar merupakan tantangan langsung terhadap kepemimpinan regionalnya. Pendekatan diplomasi yang selama ini diandalkan—yaitu mendorong dialog melalui jalur belakang dan menghindari konfrontasi—kini menemui batasnya. Kepentingan nasional Indonesia di sini tidak hanya terletak pada stabilitas kawasan, tetapi juga pada pencegahan meluasnya dampak konflik, seperti gelombang pengungsi, aktivitas kelompok radikal, dan terganggunya rantai pasokan di perbatasan. Kegagalan ASEAN mengelola krisis dapat memicu aktor ekstra-regional seperti Amerika Serikat, China, dan India untuk mengambil langkah unilateral, yang pada gilirannya akan mengikis sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan regional. Oleh karena itu, Jakarta harus mempertimbangkan opsi kebijakan yang lebih tegas—dari pengetatan sanksi yang lebih terarah terhadap junta militer, hingga peningkatan dukungan eksplisit bagi proses inklusif yang dipimpin masyarakat sipil Myanmar—meskipun hal ini berisiko menggeser keseimbangan hubungan bilateral dengan mitra ASEAN lain yang lebih enggan mengintervensi.
Implikasi terhadap Kebijakan Pertahanan dan Stabilitas Kawasan
Implikasi strategis dari krisis Myanmar terhadap kebijakan pertahanan Indonesia dan kawasan sangat signifikan. Pertama, dari sisi keamanan maritim dan perbatasan, peningkatan ketidakstabilan di Myanmar dapat mendorong aktivitas ilegal seperti penyelundupan senjata dan narkotika, yang memerlukan postur patroli yang lebih ketat. Kedua, secara diplomatik, posisi Indonesia sebagai negara dengan pengaruh moderat kini diuji: apakah akan tetap pada pendekatan non-intervensi yang kaku, atau mulai mengadopsi kebijakan yang lebih asertif meski harus menghadapi resistensi dari beberapa anggota ASEAN. Potensi risiko ke depan meliputi perpecahan internal di ASEAN antara blok yang mendukung intervensi (sebagian besar negara demokrasi seperti Indonesia, Malaysia, Filipina) dengan blok yang lebih menganut prinsip non-intervensi secara ketat, seperti Kamboja, Laos, dan Thailand. Perpecahan semacam ini dapat memperlemah solidaritas regional dan membuka celah bagi intervensi kekuatan luar, yang secara langsung mengancam stabilitas kawasan dan posisi tawar ASEAN di panggung global.
Ke depan, Indonesia menghadapi dilema strategis: jika tetap pada jalur ASEAN Way yang lunak, risiko kehilangan kredibilitas semakin besar; namun jika beralih ke pendekatan lebih asertif, potensi gesekan dengan sesama anggota ASEAN tak terhindarkan. Satu hal yang jelas, krisis Myanmar telah menjadi lakmus bagi efektivitas diplomasi regional dan kapasitas Indonesia dalam memimpin. Tanpa langkah konkret yang berani—baik melalui penguatan mandat utusan khusus, desakan pada implementasi Five-Point Consensus, atau keterlibatan langsung dengan semua pihak—ASEAN dan Indonesia berisiko menjadi penonton di kawasan sendiri, sementara aktor ekstra-regional justru mengambil alih peran sebagai penstabil. Oleh karena itu, inovasi dalam strategi diplomasi, termasuk kemungkinan pembentukan koalisi negara-negara ASEAN yang memiliki pandangan sama, menjadi opsi yang patut dipertimbangkan untuk menjaga sentralitas kawasan dan memulihkan kepercayaan terhadap kepemimpinan regional Indonesia.
