Latihan militer bersama (latma) Super Garuda Shield edisi 2026 yang digelar di Jawa Timur telah menjadi salah satu agenda pertahanan paling signifikan di kawasan Indo-Pasifik. Mengerahkan sekitar 10.000 personel dari Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Australia, latma ini menitikberatkan pada interoperabilitas dan operasi amfibi. Langkah ini tidak sekadar meningkatkan kapasitas taktis prajurit, melainkan juga mencerminkan dinamika geopolitik yang melibatkan kepentingan strategis negara-negara besar di kawasan. Dalam konteks rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Super Garuda Shield menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan hubungan dengan kedua adidaya, sekaligus memperkuat stabilitas keamanan di Indo-Pasifik.
Signifikansi Strategis Super Garuda Shield bagi Indonesia dan Indo-Pasifik
Partisipasi lima negara, termasuk Jepang dan Australia—keduanya sekutu dekat Amerika Serikat—menunjukkan bahwa latma ini bukan sekadar latihan militer rutin, melainkan wujud nyata dari aliansi informal yang memperkuat tata kelola keamanan regional. Bagi Amerika Serikat, keterlibatan Indonesia dalam latma Super Garuda Shield memperkuat kemitraan strategis di tengah upaya Washington membangun arsitektur keamanan Indo-Pasifik yang inklusif namun tetap kompetitif terhadap pengaruh Beijing. Dari perspektif Indonesia, kepentingan nasional yang mendasari partisipasi ini meliputi peningkatan interoperabilitas dengan militer negara sahabat, yang sangat relevan dengan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Operasi amfibi yang menjadi fokus utama latma ini memberikan kesempatan transfer teknologi dan pengetahuan taktis yang dapat memperkuat pertahanan negara tanpa harus bergantung penuh pada satu mitra. Namun, intensitas kerja sama dengan Amerika Serikat perlu diimbangi dengan kebijakan luar negeri bebas aktif agar Indonesia tidak dianggap memihak dalam rivalitas global.
Risiko dan Peluang ke Depan: Menjaga Keseimbangan Strategis
Meskipun Super Garuda Shield membawa manfaat operasional dan diplomatik, terdapat risiko yang perlu diwaspadai. Pertama, potensi ketergantungan pada alutsista dan sistem pertahanan Amerika Serikat dapat membatasi fleksibilitas Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan negara lain, termasuk Tiongkok. Kedua, reaksi Tiongkok terhadap latma ini perlu diantisipasi. Beijing mungkin melihat latma bersama Amerika Serikat sebagai bentuk provokasi, yang berpotensi memicu ketegangan di kawasan, terutama di Laut China Selatan yang berbatasan dengan wilayah Indonesia di Natuna. Di sisi lain, peluang yang muncul tidak kalah signifikan. Super Garuda Shield dapat menjadi platform untuk memperkuat mekanisme dialog dan confidence building measures (CBM) di antara negara-negara Indo-Pasifik. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendorong tata kelola keamanan regional yang lebih inklusif, di mana latma tidak hanya menjadi ajang latihan militer tetapi juga forum diplomasi pertahanan.
Ke depan, kebijakan pertahanan Indonesia perlu terus mengedepankan prinsip kemandirian, diversifikasi mitra, serta pengelolaan risiko secara cermat. Super Garuda Shield harus diposisikan sebagai alat untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional tanpa mengorbankan kedaulatan atau kebebasan manuver diplomatik. Dengan pendekatan yang seimbang, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat kerja sama militer dengan Amerika Serikat sambil tetap menjaga hubungan konstruktif dengan Tiongkok. Hal ini menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas di Indo-Pasifik dan memperkuat peran Indonesia sebagai pemain strategis yang netral namun aktif dalam arsitektur keamanan kawasan.
