Pada Desember 2025, Indonesia dan Australia menggelar latihan gabungan (latma) antara Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) dan Special Air Service (SAS) di Baturaja, Sumatera Selatan. Latma yang berlangsung setiap tahun ini difokuskan pada perang antipara dan pengendalian kerusuhan di kawasan perbatasan. Di luar dimensi taktis, kedua negara menandatangani nota kesepahaman tentang pertukaran intelijen maritim untuk menangani penyelundupan dan perikanan ilegal. Rangkaian ini melanjutkan perjanjian kerja sama pertahanan yang telah disepakati sebelumnya, sehingga dapat dibaca sebagai upaya memperdalam kerja sama militer Indonesia-Australia dari tataran latihan menuju interoperabilitas intelijen.
Signifikansi Strategis Latma di Tengah Dinamika Kawasan
Lokasi latma di Baturaja, Sumatera Selatan, memiliki arti strategis karena berada di dekat Selat Malaka, salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Kehadiran Australia di dekat Selat Malaka menjadi penting bagi pengamanan jalur laut strategis yang menghubungkan kawasan Asia dan Samudra Hindia. Dalam konteks ini, latma Kopasgat-Australia bukan sekadar rutinitas militer, melainkan instrumen diplomasi pertahanan untuk menjaga stabilitas keamanan maritim. Nota kesepahaman intelijen maritim melengkapi dimensi itu dengan memberikan kerangka berbagi data pengawasan laut untuk mencegah penyelundupan dan illegal fishing, dua ancaman yang kerap muncul di perairan perbatasan Indonesia.
Pembangunan kepercayaan menjadi inti penguatan kerja sama ini. Pertukaran perwira intelijen dan pelatihan bahasa dijadikan agenda utama untuk membangun interoperabilitas dan pemahaman atas cara kerja masing-masing institusi. Dalam kerja sama intelijen, kepercayaan adalah prasyarat utama agar pertukaran informasi dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan kecurigaan. Meski demikian, hubungan pertahanan kedua negara memiliki sejarah pasang surut, terutama karena isu perlakuan warga Australia di Indonesia dan perbedaan pandangan terhadap China. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kerja sama militer Indonesia-Australia tetap sensitif terhadap dinamika politik bilateral, sehingga perlu dijaga melalui komunikasi dan protokol yang stabil.
Implikasi Kebijakan dan Arah Kerja Sama ke Depan
Bagi Indonesia, peluang strategis dari penguatan kerja sama ini adalah akses pada teknologi pengawasan Australia. Akses tersebut dapat meningkatkan kemampuan deteksi pelanggaran di wilayah timur Indonesia, yang selama ini menjadi perhatian karena luasnya perairan dan terbatasnya kapasitas pengawasan. Penguatan latma ke depan harus diimbangi dengan komitmen Australia untuk menghormati kedaulatan Indonesia. Prinsip saling menghormati menjadi landasan penting agar pertukaran intelijen maritim dan latihan militer tidak dipersepsikan sebagai intervensi asing. Tanpa prinsip tersebut, kerja sama yang produktif dapat dengan mudah berubah menjadi sumber ketegangan baru.
Ke depan, Indonesia perlu merumuskan posisi yang jelas dalam setiap kesepakatan kerja sama militer dengan Australia, termasuk mekanisme evaluasi dan batasan penggunaan data intelijen. Peluang untuk memperkuat ketahanan maritim nasional tetap terbuka, tetapi harus dikelola dengan kerangka hukum dan prinsip resiprositas. Latma Kopasgat-Australia dan perjanjian intelijen maritim dapat menjadi model kerja sama militer Indo-Pasifik yang matang apabila kedua pihak konsisten menjaga kepentingan nasional masing-masing. Dalam konteks kebijakan pertahanan Indonesia, langkah ini sejalan dengan dorongan untuk membangun postur pertahanan yang lebih sadar terhadap dinamika kawasan tanpa mengorbankan kedaulatan.
