Membangun Doktrin A2/AD Khas Indonesia: Kedaulatan Maritim di Tengah Perebutan Pengaruh Global

Analisis dari [monwnews.com](https://www.monwnews.com/ketika-selat-menjadi-medan-perang-a2-ad-intelijen-maritim-dan-pertaruhan-kedaulatan-indonesia-di-tengah-retaknya-geopolitik-dunia) mendorong Indonesia untuk mengembangkan doktrin Anti-Access/Area Denial (A2/AD) yang defensif, selektif, dan berbasis intelijen. Doktrin ini dipandang sebagai penerjemahan operasional Wawasan Nusantara di era persaingan AS-Tiongkok dan konflik di jalur energi global. Esensinya adalah kemampuan untuk mencegah dan membatasi gerak kekuatan asing yang bermaksud menggunakan wilayah laut Indonesia untuk mengancam kepentingan nasional. Penulis menekankan bahwa A2/AD Indonesia harus fokus pada penguasaan chokepoint strategis seperti Selat Malaka, Laut Natuna, dan ALKI, melalui sistem sensor berlapis (radar, satelit, drone), rudal anti-kapal berbasis darat, drone laut, dan pertahanan berlapis. Namun, terdapat peringatan bahwa A2/AD tidak boleh terjebak pada impor alutsista semata, tetapi harus dikaitkan dengan penguatan industri pertahanan nasional untuk menciptakan kedaulatan teknologi yang nyata. Implikasi strategisnya, Indonesia perlu membangun arsitektur manajemen krisis maritim regional yang melibatkan pertukaran data non-sensitif dan protokol bersama dengan negara ASEAN untuk mencegah salah tafsir dan eskalasi. Doktrin A2/AD 'Bebas Aktif' diusulkan: mampu menolak dominasi tanpa menjadi ancaman bagi perdamaian kawasan. Risiko yang harus diantisipasi termasuk perlombaan senjata, ketergantungan teknologi asing, dan politisasi anggaran pertahanan. Pada akhirnya, penguatan kapasitas A2/AD adalah bentuk asuransi strategis bagi stabilitas ekonomi dan kedaulatan Indonesia di abad chokepoint.