Pada Agustus 2026, TNI Angkatan Laut meresmikan penambahan dua kapal selam jenis Scorpène yang dibeli dari Prancis. Kedua aset ini akan ditempatkan di Armada II yang berpusat di Surabaya, sebagai bagian dari program Minimum Essential Force (MEF) tahap III yang menargetkan peningkatan kemampuan underwater warfare. Langkah ini bukan sekadar penambahan alutsista, melainkan penegasan arah postur pertahanan maritim Indonesia menuju kapabilitas deterensi bawah air yang lebih proaktif.
Signifikansi Strategis Penempatan Kapal Selam di Armada II
Penempatan kapal selam Scorpène di Armada II memiliki relevansi langsung dengan dinamika keamanan di ALKI II dan wilayah sekitar Natuna. Alur Laut Kepulauan Indonesia merupakan jalur pelayaran yang vital bagi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional, sehingga stabilitas di titik-titik rawan harus dijaga dengan instrumen militer yang mampu bekerja secara senyap dan berkelanjutan. Kapal selam memberikan dimensi deteren yang berbeda dibandingkan kapal permukaan karena kehadirannya tidak mudah terdeteksi dan dapat melaksanakan pengawasan dalam waktu lama. Dengan demikian, aktivitas penangkapan ikan ilegal maupun patroli asing di perairan yang menjadi tanggung jawab Indonesia akan menghadapi biaya risiko yang lebih tinggi.
Dari sisi strategis, penguatan armada bawah air di Surabaya memperluas cakupan operasi TNI AL di kawasan timur dan selatan Indonesia, sekaligus menutup kesenjangan kemampuan yang sebelumnya lebih berorientasi pada patroli permukaan. Kehadiran dua kapal selam baru juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menjaga keamanan jalur pelayaran dan sumber daya maritim nasional di tengah meningkatnya dinamika keamanan Indo-Pasifik. Namun, kapabilitas ini baru bermakna jika diintegrasikan dengan sistem komando, kendali, intelijen, serta kerja sama antarcabang TNI yang berjalan efektif.
Implikasi Kebijakan: SDM, Perawatan, dan Keberlanjutan
Modernisasi alutsista TNI AL tidak selesai pada saat kapal diterima. Pengoperasian kapal selam Scorpène menuntut kesiapan sumber daya manusia yang tinggi, mulai dari komandan kapal, teknisi senjata, hingga personel pendukung logistik. TNI AL perlu memperkuat program pendidikan, pelatihan, dan regenerasi awak kapal selam agar kesenjangan kompetensi tidak menjadi hambatan operasional. Di sisi lain, perawatan berkala, ketersediaan suku cadang, dan keberlanjutan dukungan teknis dari Prancis menjadi faktor kritis yang menentukan tingkat kesiapan tempur. Tanpa sistem pemeliharaan yang andal, kapal selam berteknologi tinggi justru berisiko menjadi aset mahal yang lebih banyak berada di galangan daripada di laut.
Ke depan, peluang terbesar dari investasi kapal selam ini adalah membangun ekosistem pertahanan maritim yang lebih mandiri. Kerja sama pengadaan dengan Prancis dapat diperluas melalui skema pembangunan berkelanjutan, transfer teknologi, dan kemitraan industri agar perawatan serta produksi komponen tidak sepenuhnya bergantung pada luar negeri. Namun, perluasan peran industri pertahanan dalam negeri bukan tanpa tantangan, terutama dalam hal kapasitas rancang bangun, pendanaan riset, dan alih pengetahuan. Potensi risiko lainnya adalah perubahan prioritas politik dan anggaran di masa depan, yang dapat menghambat kelengkapan program MEF tahap III. Oleh karena itu, komitmen politik dan perencanaan jangka panjang mutlak diperlukan.
Secara keseluruhan, penambahan dua kapal selam Scorpène merupakan langkah penting dalam modernisasi alutsista TNI AL dan penguatan pertahanan maritim Indonesia. Akan tetapi, transformasi ini hanya akan berdampak strategis jika dibarengi oleh kebijakan yang konsisten dalam pengembangan SDM, perawatan, dan industri pendukung. Bagi pengamat intelijen dan pembuat kebijakan, sinyal yang perlu dibaca bukan hanya pada jumlah kapal selam, melainkan pada kesiapan Indonesia mengelola aset bawah airnya dalam jangka panjang. Keberlanjutan program inilah yang kelak menentukan apakah Indonesia mampu menjaga kedaulatannya sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas kawasan.
