Pada Juni 2026, TNI Angkatan Udara (TNI AU) mengerahkan 200 personel dari Skadron Udara 31 beserta dua unit pesawat angkut taktis CN-295 ke Kamboja sebagai bagian dari Kontingen Garuda di bawah misi UNIFIL pimpinan PBB. Pengiriman ini menandai penugasan pertama TNI AU di Kamboja setelah jeda beberapa tahun, dengan fokus utama pada dukungan logistik udara dan evakuasi medis bagi pasukan PBB. Langkah ini tidak hanya memperkuat citra Indonesia sebagai kontributor stabilitas global yang andal, tetapi juga menegaskan komitmen TNI dalam operasi perdamaian internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang semakin dipengaruhi oleh rivalitas AS-China.
Signifikansi Strategis Partisipasi TNI dalam Operasi Perdamaian
Partisipasi TNI dalam misi UNIFIL memiliki signifikansi strategis yang melampaui aspek operasional semata. Secara geopolitik, kehadiran militer Indonesia di Kamboja memberikan sinyal penting tentang kapasitas Indonesia sebagai kekuatan penstabil regional. Di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, setiap kontribusi Indonesia dalam operasi perdamaian berbasis PBB berfungsi sebagai instrumen diplomasi pertahanan yang efektif. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun hubungan langsung dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan yang sama. Dengan demikian, operasi ini tidak hanya mendukung stabilitas pasca-konflik di Kamboja, tetapi juga memperkuat jejaring diplomasi keamanan di tingkat regional.
Konteks rivalitas antara Amerika Serikat dan China di Asia Tenggara menambah bobot strategis dari pengiriman ini. Dengan menunjukkan kemampuannya mengelola aset militer dalam kerangka multilateral PBB, Indonesia memproyeksikan dirinya sebagai aktor yang independen dan dapat dipercaya. Ini penting mengingat tekanan dari kedua negara adidaya yang kerap meminta negara-negara ASEAN untuk memihak. Melalui UNIFIL, TNI dapat menjaga jarak yang seimbang sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum keamanan regional seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM).
Implikasi terhadap Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Nasional
Bagi Indonesia, pengiriman personel dan aset TNI AU ini juga memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Secara operasional, penggunaan pesawat CN-295 sebagai platform logistik dan evakuasi medis dalam lingkungan multinasional memberikan pengalaman berharga bagi skadron udara TNI AU. Pengalaman ini dapat direplikasi dalam menghadapi potensi bencana alam atau krisis kemanusiaan di dalam negeri, seperti yang sering terjadi di Indonesia. Selain itu, partisipasi dalam misi UNIFIL memperkuat profesionalisme TNI melalui standardisasi prosedur internasional, yang pada akhirnya meningkatkan interoperabilitas dengan pasukan PBB lainnya. Dari sisi kebijakan, langkah ini selaras dengan doktrin pertahanan Indonesia yang menekankan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Ke depan, potensi risiko yang perlu diantisipasi antara lain adalah beban logistik dan koordinasi multinasional yang kompleks, serta kemungkinan eskalasi ketegangan di sekitar wilayah operasi. Namun, peluang yang lebih besar justru terbuka bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai poros maritim global dan mediator kawasan. Dengan konsistensi partisipasi dalam operasi perdamaian seperti UNIFIL, Indonesia tidak hanya memperoleh pengakuan internasional, tetapi juga membangun kapasitas pertahanan yang lebih adaptif dan responsif terhadap ancaman non-tradisional. Langkah ini menjadi cerminan strategi pertahanan yang berorientasi pada stabilitas regional dan kepentingan nasional jangka panjang.
