Pada September 2025, Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya memulai langkah signifikan dengan melaksanakan patroli bersama terkoordinasi di perairan Laut China Selatan. Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan akibat klaim sepihak China yang kerap memicu ketidakstabilan kawasan. Bagi ASEAN, patroli ini bukan sekadar operasi militer, melainkan instrumen diplomasi strategis untuk menekan eskalasi dan mempercepat finalisasi Code of Conduct (COC) yang telah dirundingkan selama bertahun-tahun. Langkah ini menandai titik balik dalam pendekatan ASEAN terhadap isu Laut China Selatan, yang selama ini lebih bersifat retoris daripada aksi kolektif.
Signifikansi Strategis Patroli Bersama
Patroli bersama ASEAN di Laut China Selatan memiliki bobot strategis yang besar, terutama bagi Indonesia sebagai pemimpin de facto kawasan. Dengan menginisiasi dan mengkoordinasikan patroli ini, Indonesia memperkuat posisinya sebagai aktor sentral dalam menjaga stabilitas jalur perdagangan yang sangat vital. Sekitar 40% perdagangan global melintasi wilayah ini, sehingga setiap gangguan keamanan langsung berdampak pada rantai pasok dan perekonomian nasional. Kepentingan nasional Indonesia di sini mencakup pengamanan jalur laut, pengelolaan sumber daya perikanan, serta penegakan kedaulatan di wilayah yang tumpang tindih klaim. Patroli ini juga menjadi sinyal bagi China bahwa ASEAN tidak lagi pasif, melainkan memiliki kapasitas untuk bertindak kolektif meskipun dengan keterbatasan sumber daya.
Implikasi, Risiko, dan Kebijakan ke Depan
Dari sisi kebijakan pertahanan, patroli bersama ini mendorong harmonisasi prosedur operasi standar antar angkatan laut negara ASEAN, yang sebelumnya jarang dilakukan secara terstruktur. Namun, risiko yang melekat tidak bisa diabaikan. Potensi insiden kontak langsung antara kapal patroli ASEAN dengan kapal China—baik sipil maupun militer—dapat memicu eskalasi yang tidak diinginkan. Selain itu, perbedaan kepentingan di antara anggota ASEAN, seperti posisi Kamboja dan Laos yang lebih dekat ke Beijing, dapat menghambat konsistensi patroli di masa mendatang. Bagi Indonesia, tantangannya adalah menjaga soliditas ASEAN sambil tetap membuka jalur diplomasi dengan China agar COC dapat segera disepakati.
Ke depannya, keberhasilan patroli bersama ini akan sangat tergantung pada komitmen politik negara anggota dan kemampuan untuk mengelola ekspektasi. Jika COC berhasil difinalisasi, ini akan menjadi kerangka hukum yang mengikat dan mengurangi unilateralisme. Namun, jika gagal, risiko fragmentasi ASEAN justru meningkat. Indonesia perlu terus mengadvokasi pendekatan yang seimbang antara ketegasan dan diplomasi, sembari memperkuat kapabilitas pertahanan maritimnya sendiri. Dalam konteks geopolitik yang dinamis, patroli bersama ASEAN di Laut China Selatan adalah langkah berani yang membawa peluang sekaligus risiko—dan hasilnya akan menentukan arsitektur keamanan kawasan dalam satu dekade ke depan.
