Pada November 2024, Indonesia dan China menerbitkan sebuah pernyataan bersama yang menandai langkah signifikan dalam hubungan bilateral. Salah satu elemen kunci dari dokumen tersebut adalah penetapan kerja sama keamanan, pertahanan, dan maritim sebagai pilar baru dalam kemitraan strategis kedua negara. Langkah ini tidak hanya memperluas cakupan kerja sama yang sebelumnya didominasi oleh sektor ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mencerminkan upaya kedua negara untuk mengelola perbedaan, terutama di kawasan Laut China Selatan yang melibatkan perairan sekitar Natuna. Pernyataan bersama ini menjadi landasan politik formal yang membuka jalan bagi berbagai aktivitas militer bersama, seperti latihan militer, pertukaran intelijen, dan potensi kerja sama industri pertahanan.
Signifikansi Strategis Pilar Keamanan Baru
Penetapan pilar baru ini memiliki implikasi strategis yang mendalam bagi Indonesia, khususnya dalam konteks geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Dengan adanya kerangka formal ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan People's Liberation Army (PLA) China memiliki dasar hukum untuk mengintensifkan interaksi dan koordinasi. Namun, signifikansi utama terletak pada keseimbangan yang harus dijaga oleh Jakarta. Di satu sisi, komitmen terhadap pernyataan bersama ini memperkuat hubungan bilateral dengan Beijing, yang merupakan mitra dagang terbesar dan investor utama. Di sisi lain, komitmen Indonesia terhadap kebijakan Satu China (One-China Policy) yang ditegaskan dalam dokumen – mengakui pemerintah Beijing sebagai satu-satunya pemerintahan sah China tanpa secara eksplisit mendukung klaimnya atas Taiwan – menimbulkan dilema diplomatik. Posisi ini dapat mempersempit ruang manuver Indonesia dalam merespons dinamika di Selat Taiwan dan Laut China Selatan, dua titik panas yang kerap memicu ketegangan antara China dengan negara-negara lain seperti AS, Jepang, dan Australia.
Implikasi Kebijakan dan Tantangan ke Depan
Keberadaan kerja sama keamanan sebagai pilar baru juga menghadirkan tantangan serius bagi strategi hedging Indonesia. Selama ini, Jakarta dikenal menerapkan kebijakan luar negeri yang bebas-aktif, tidak memihak blok kekuatan manapun, dan menjalin hubungan dengan semua negara besar. Dengan adanya pendalaman kerja sama keamanan dengan China, Indonesia harus secara cermat mengelola persepsi dan kepercayaan mitra strategis lainnya, terutama ASEAN, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Mereka memiliki kepentingan keamanan vital di kawasan yang kerap bersinggungan dengan klaim China. Risiko terbesarnya adalah bahwa pilar baru ini, jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang transparan, dapat ditafsirkan sebagai pergeseran orientasi kebijakan Indonesia menuju orbit Beijing. Padahal, Indonesia juga tengah memperkuat kemitraan keamanan dengan negara-negara demokrasi lain, misalnya melalui latihan bersama Super Garuda Shield dengan AS dan Australia.
Ke depan, tantangan kebijakan utama bagi Indonesia adalah menerjemahkan pilar baru ini menjadi bentuk kerja sama keamanan yang konkret dan saling menguntungkan. Harus ada kejelasan mengenai ruang lingkup, seperti apakah kerja sama tersebut akan mencakup latihan militer bersama di perairan Natuna, pertukaran data intelijen maritim, atau pengembangan industri pertahanan. Setiap bentuk kerja sama harus dirancang agar meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia secara mandiri, bukan justru mengikat Jakarta pada agenda geopolitik Beijing, terutama terkait sengketa wilayah. Potensi risiko seperti berkurangnya kredibilitas Indonesia sebagai mediator regional atau ketegangan dengan mitra non-China perlu diantisipasi dengan strategi komunikasi yang hati-hati. Sebaliknya, jika dikelola dengan tepat, pilar baru ini dapat menjadi instrumen untuk mengurangi gesekan di Laut China Selatan sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam diplomasi kawasan.
Secara keseluruhan, pernyataan bersama November 2024 menandai era baru dalam dinamika hubungan Indonesia-China. Dokumen ini memberikan kerangka formal untuk memperdalam kerja sama di bidang yang sebelumnya sensitif, namun juga menguji kemampuan Jakarta untuk mempertahankan kebijakan luar negeri yang otonom dan seimbang. Keberhasilan implementasi pilar keamanan baru akan sangat bergantung pada kapasitas pembuat kebijakan untuk menghasilkan program kerja sama yang terukur, transparan, dan tidak mengorbankan kepentingan strategis jangka panjang Indonesia, termasuk di dalamnya kedaulatan di Natuna dan kredibilitas di forum-forum multilateral seperti ASEAN.
