Latihan militer bersama AS-Filipina yang dikenal sebagai Balikatan mengalami peningkatan signifikan baik dalam skala maupun kompleksitas operasional. Latihan ini kini mencakup skenario pertahanan wilayah dan peperangan gabungan yang difokuskan di kawasan laut China Selatan, sebagai respons langsung terhadap ketegangan yang berlangsung di sekitar fitur geografis seperti Second Thomas Shoal. Kerangka legal peningkatan ini adalah Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), yang memungkinkan akses yang lebih luas bagi pasukan AS di Filipina. Yang patut dicatat adalah keterlibatan ribuan personel dari kedua negara serta kehadiran pengamat dari mitra strategis seperti Jepang dan Australia, yang mengindikasikan pendekatan koalisi yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik.
Ujian Kohesi ASEAN dan Ancaman Polarisasi
Peningkatan aktivitas militer besar-besaran di perairan yang secara bersengketa diklaim oleh beberapa anggota ASEAN menempatkan sentralitas dan kohesi blok regional pada ujian yang serius. Latihan Balikatan yang semakin kompleks berpotensi memicu polarisasi di antara negara-negara anggota. Di satu sisi, terdapat negara-negara seperti Filipina yang secara tegas memperdalam aliansi pertahanannya dengan Washington. Di sisi lain, negara-negara seperti Kamboja atau Laos mungkin cenderung menjaga hubungan erat dengan Beijing, sementara sebagian besar, termasuk Indonesia, berusaha menjaga keseimbangan. Dinamika ini dapat melemahkan kemampuan ASEAN untuk berbicara dengan satu suara, terutama dalam isu keamanan kawasan yang sensitif, sehingga mengikis prinsip ASEAN Centrality yang selama ini dijaga.
Bagi Indonesia, situasi ini menghadirkan dilema strategis klasik yang semakin akut: bagaimana mempertahankan strategic neutrality atau netralitas aktif yang menjadi pilar diplomasi, sambil secara tegas menjaga stabilitas kawasan dan—yang lebih krusial—memastikan kedaulatan serta hak-hak kedaulatan di sekitar Kepulauan Natuna tidak terimbas oleh konflik kepentingan kekuatan besar. Aktivitas militer intensif di laut China Selatan bagian utara berpotensi menciptakan spillover effect, baik berupa peningkatan patroli militer pihak lain, insiden di laut, atau tekanan terhadap zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
Implikasi Kebijakan dan Langkah Strategis bagi Indonesia
Dari perspektif kebijakan pertahanan dan keamanan nasional, eskalasi latihan militer AS-Filipina menuntut respons yang lebih proaktif, konkret, dan multidimensi. Pertama, pada tataran diplomasi, Indonesia harus mendorong dengan lebih gigih percepatan negosiasi Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan yang efektif dan mengikat. Namun, diplomasi saja tidak cukup tanpa dukungan kapabilitas riil. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan pengawasan maritim (maritime domain awareness) dan penegakan kedaulatan di ZEE Natuna menjadi sebuah keharusan. Penguatan armada kapal patroli, sistem radar, dan satelit pengamat menjadi investasi strategis untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas asing yang berpotensi mengganggu.
Pilihan strategis Indonesia yang paling rasional adalah memperkuat posisinya sebagai 'honest broker' sekaligus entitas maritim yang memiliki kemampuan deterensi kredibel. Hal ini berarti secara simultan memperdalam dialog keamanan inklusif dengan semua pihak—ASEAN, AS, China, Jepang, Australia—untuk mencegah mispersepsi dan eskalasi, sambil secara konsisten membangun kekuatan maritim nasional. Opsi lain yang perlu dipertimbangkan adalah memperkuat kerja sama keamanan maritim dengan anggota ASEAN lain yang memiliki keprihatinan serupa, tanpa perlu membentuk aliansi militer formal yang dapat dipersepsikan sebagai upaya pembentukan blok.
Ke depan, dinamika ini berpotensi membawa risiko dan peluang. Risiko utamanya adalah terjadinya insiden di laut yang tidak diinginkan yang dapat memicu krisis lebih luas, melemahnya kohesi ASEAN, serta meningkatnya tekanan terhadap Indonesia untuk 'memilih sisi'. Namun, situasi ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk secara lebih tegas memimpin diplomasi kawasan, mendorong arsitektur keamanan inklusif yang seimbang, dan menjadikan momentum ini sebagai pembenah untuk percepatan modernisasi dan integrasi kekuatan pertahanan nasional, khususnya di domain maritim. Ketahanan nasional dan kedalaman strategi akan diuji dalam merespons gejolak di laut China Selatan sambil tetap berpegang pada prinsip bebas-aktif.
