Pasca gempa bumi besar di Sulawesi Tengah pada September 2025, pengerahan besar-besaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan bencana kembali menegaskan posisi strategis institusi militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMS). Aset berat seperti helikopter, kapal angkut, dan unit zeni digunakan untuk evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan infrastruktur. Hal ini menunjukkan keunggulan kapasitas logistik dan mobilitas TNI yang belum dapat ditandingi oleh instansi sipil. Secara geopolitik, respons yang cepat dan efektif melalui OMS berfungsi memperkuat legitimasi pemerintah dan meredam potensi instabilitas sosial di daerah rawan bencana, yang sekaligus merupakan daerah strategis nasional. Efektivitas ini menjadi instrumen strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas internal yang berkelanjutan.
Dinamika Komando dan Risiko terhadap Efektivitas Operasi
Analisis operasional lapangan menunjukkan bahwa keunggulan kapasitas TNI kerap dikerdilkan oleh persoalan struktural dalam sistem komando. Tumpang tindih kewenangan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan Komando Daerah Militer (Kodam) yang muncul pada respons gempa Sulawesi Tengah mengakibatkan keterlambatan pengambilan keputusan kritis. Koordinasi yang tidak optimal dalam Operasi Militer Selain Perang tidak hanya menghambat efisiensi penanggulangan bencana, tetapi juga menimbulkan friksi antar-lembaga. Risiko strategisnya adalah kegagalan penanganan yang dapat memicu krisis kepercayaan publik dan gejolak lokal, mengubah bencana alam menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, sinergi dalam kerangka OMS harus menjadi prioritas untuk memastikan stabilitas wilayah tetap terjaga.
Implikasi Strategis terhadap Postur Pertahanan Nasional
Intensitas keterlibatan TNI dalam misi kemanusiaan yang semakin tinggi membawa implikasi mendalam bagi postur pertahanan nasional. Alokasi sumber daya militer—termasuk personel, aset, dan anggaran—untuk OMS berpotensi mengalihkan fokus dan mengurangi kesiapan menghadapi ancaman eksternal konvensional. Dalam konteks geostrategis Indonesia yang berada di kawasan Indo-Pasifik yang dinamis dan kompetitif, kewaspadaan terhadap potensi konflik harus tetap tinggi. Ketergantungan berlebihan pada kemampuan militer untuk penanggulangan bencana tanpa diimbangi penguatan kapasitas sipil menciptakan risiko distorsi mandat utama TNI. Padahal, menjaga keseimbangan antara peran OMS dan kesiapan pertahanan merupakan prasyarat bagi ketahanan nasional yang komprehensif.
Implikasi kebijakan dari analisis ini adalah kebutuhan mendesak akan kerangka hukum dan doktrin yang lebih tegas. Pengaturan mengenai mekanisme permintaan bantuan, pembiayaan, dan batasan kewenangan dalam Operasi Militer Selain Perang harus diperjelas untuk menghindari ambiguitas. Pemerintah perlu mendorong latihan gabungan rutin dan pengembangan sistem komunikasi terpadu antara BNPB, TNI, dan pemerintah daerah. Investasi jangka panjang harus diarahkan untuk membangun kapasitas sipil yang tangguh, sehingga penanganan bencana tidak selalu bergantung pada aset militer. Dengan demikian, OMS dapat tetap menjadi instrumen strategis yang efektif tanpa mengorbankan kesiapan tempur dan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman keamanan tradisional.
Ke depan, Indonesia perlu merumuskan model operasi kemanusiaan yang hybrid, yang memadukan respons cepat militer dengan pengerahan kapasitas sipil yang diperkuat. Refleksi strategis ini penting agar TNI dapat mempertahankan peran ganda secara optimal: sebagai kekuatan utama pertahanan negara dan sebagai penjamin stabilitas dalam situasi darurat nasional. Penguatan tata kelola bencana yang integratif akan menentukan bagaimana Indonesia merespons kompleksitas ancaman di masa depan, baik yang bersifat non-tradisional seperti bencana alam maupun tantangan keamanan konvensional di kawasan.
