Dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik saat ini semakin terpolarisasi, dengan persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China yang mendorong terbentuknya arsitektur keamanan baru di luar kerangka multilateral regional. Inisiatif seperti QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) dan pakta AUKUS secara langsung membentuk lanskap keamanan yang bersaing, seringkali mengabaikan atau melangkahi mekanisme yang dipimpin ASEAN. Konteks polarisasi kekuatan besar ini menempatkan prinsip ASEAN Centrality—klaim blok ini sebagai poros utama stabilitas dan kerja sama—di bawah tekanan signifikan. Tantangan fundamental adalah menjaga relevansi ASEAN sebagai rule-setter, bukan sekadar menjadi arena persaingan kuasa besar (proxy competition), sebuah pergeseran yang akan menggerogoti otonomi strategis kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.
Uji Kohesi Internal ASEAN di Tengah Polarisasi
Ujian terberat bagi relevansi ASEAN dalam arsitektur Indo-Pasifik terletak pada kemampuannya mempertahankan kesatuan suara dan kebijakan. Perbedaan sikap dan kepentingan nasional negara-negara anggota terkait isu krusial seperti sengketa di Laut China Selatan dan status Taiwan menciptakan celah strategis yang rentan dieksploitasi. Praktik divide et impera oleh kekuatan besar menjadi risiko nyata ketika beberapa anggota ASEAN menjalin kemitraan keamanan atau ekonomi bilateral yang sangat erat dengan salah satu kutub polarisasi. Fragmentasi ini mengancam konsensus berbasis ASEAN Centrality dan dapat mereduksi peran ASEAN menjadi forum yang terfragmentasi, di mana keputusan kolektif dikalahkan oleh tarikan loyalitas dan kepentingan bilateral yang bersaing.
Implikasi Strategis dan Imperatif Kebijakan bagi Indonesia
Sebagai negara dengan ekonomi dan kapabilitas pertahanan terbesar di ASEAN, serta pengusung visi Poros Maritim Dunia, Indonesia memiliki kepentingan nasional vital dalam menjaga stabilitas kawasan. Melemahnya ASEAN Centrality secara langsung mengancam fondasi kebijakan luar negeri bebas-aktif Indonesia, yang bertumpu pada lingkungan regional yang kohesif, netral, dan mampu mengatur diri sendiri. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia harus memprioritaskan upaya merevitalisasi solidaritas dan kapasitas kolektif ASEAN. Langkah konkret termasuk mentransformasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dari deklarasi politis menjadi kerangka kerja operasional yang mengikat, dengan agenda keamanan maritim, konektivitas, dan ekonomi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti oleh semua anggota.
Paralel dengan upaya intra-ASEAN, Indonesia perlu secara proaktif membangun dan mendalami kemitraan strategis ekstra-regional dengan aktor middle-power seperti India, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa. Kemitraan ini berfungsi sebagai hedging strategy yang prudent dalam menghadapi polarisasi, bertujuan untuk mendiversifikasi ketergantungan ekonomi dan keamanan, meningkatkan leverage diplomatik, dan membangun cadangan kapabilitas tanpa terikat aliansi tetap yang dapat membahayakan netralitas. Strategi ini memperkuat posisi tawar Indonesia baik di dalam ASEAN maupun di panggung Indo-Pasifik yang lebih luas, sekaligus menyediakan buffer terhadap fluktuasi dalam hubungan dengan kekuatan besar.
Ke depan, peta jalan strategis Indonesia menghadapi dua skenario utama. Skenario pertama adalah yang optimis, di mana diplomasi Indonesia berhasil mengkatalisasi kebangkitan ASEAN Centrality yang otentik, memungkinkan kawasan bertindak sebagai stabilisator yang efektif dan mitra yang setara bagi semua kekuatan. Skenario kedua, yang lebih pesimistis, adalah terkikisnya kohesi ASEAN secara gradual, yang memaksa Indonesia dan negara anggota lainnya untuk lebih mengandalkan strategi nasional unilateral atau aliansi ad-hoc mini-lateral, yang pada gilirannya dapat mempercepat polarisasi dan ketidakstabilan di kawasan. Pilihan kebijakan Indonesia saat ini—memperkuat AOIP dan mengejar kemitraan hedging—menunjukkan upaya untuk mengarahkan hasil menuju skenario pertama, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan memimpin dengan konsensus dan menawarkan manfaat nyata bagi solidaritas ASEAN.