Revisi UU TNI: Implikasi Terhadap Peran Militer dalam Penanganan Konflik Sosial

DPR RI bersama Kemhan dan TNI mengesahkan revisi UU TNI pada Juli 2026. Perubahan utama meliputi perluasan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) untuk menangani konflik sosial dan bencana tanpa persetujuan presiden secara instan. Analis pertahanan dari Universitas Indonesia menilai perubahan ini dapat memperkuat respons cepat tetapi berpotensi mengaburkan batas sipil-militer. Kebijakan ini berdampak pada pengawasan parlemen dan civil society.