Lanskap strategis di Pasifik Selatan semakin kompleks dengan intensifikasi pengaruh AS-China yang berlangsung sepanjang 2025-2026. Dua kekuatan besar ini bersaing dalam menawarkan bantuan pembangunan, proyek infrastruktur, dan pakta kerja sama keamanan kepada negara-negara Kepulauan Pasifik seperti Fiji, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Persaingan ini tidak lagi sekadar pencarian pengaruh ekonomi, melainkan telah berevolusi menjadi kontestasi strategis menyeluruh yang menentukan arah aliansi dan orientasi kebijakan luar negeri negara-negara mikro di kawasan. Bagi Indonesia, yang berbatasan langsung dengan kawasan ini melalui perairan utara Papua, dinamika ini bukan sekadar pertunjukan geopolitik jarak jauh, melainkan perkembangan yang langsung menyentuh lingkungan keamanan terdekatnya dan menguji kualitas diplomasi mandirinya.
Konteks Strategis dan Kepentingan Nasional Indonesia
Signifikansi Pasifik Selatan bagi Indonesia bersifat multidimensi dan langsung. Secara geografis, kawasan ini merupakan perpanjangan langsung dari poros maritim Indonesia, dengan potensi kerawanan yang dapat meluber ke wilayah kedaulatan, khususnya di sekitar laut utara Papua. Stabilitas di negara-negara tetangga di Pasifik berkorelasi langsung dengan keamanan maritim, penanganan perikanan ilegal, dan pengawasan perbatasan Indonesia. Lebih dari itu, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan ideologis dan solidaritas struktural dengan negara-negara kepulauan kecil. Persaingan pengaruh AS-China yang berpotensi memecah kesatuan kawasan melalui pendekatan bilateral dan transaksional dapat mengikis fondasi kerja sama kolektif yang justru vital bagi isu-isu lintas batas seperti perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya laut.
Implikasi terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan nasional menjadi nyata. Meningkatnya kerja sama keamanan, termasuk potensi keberadaan militer asing yang lebih menonjol di negara-negara Pasifik, dapat mengubah kalkulus keamanan di wilayah perairan yang berdekatan dengan Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas pengawasan dan intelligence, khususnya oleh TNI AL dan Bakamla, untuk memantau aktivitas yang dapat berdampak pada kedaulatan. Selain itu, ketegangan geopolitik dapat menciptakan ruang bagi aktor non-negara atau praktik gray-zone operations yang memanfaatkan kerawanan governance di beberapa negara Pasifik, yang selanjutnya dapat menjadi ancaman keamanan tidak langsung bagi Indonesia.
Peluang Diplomasi Mandiri dan Strategi Soft Power
Di tengah persaingan bipolar, Indonesia justru memiliki ruang untuk memperkuat perannya sebagai kekuatan menengah yang menawarkan kerja sama alternatif. Inisiatif seperti Forum Kepulauan dan Negara Pulau (AIS Forum) menjadi instrumen soft power yang strategis. Platform ini memungkinkan Indonesia memimpin agenda berbasis isu konkret—seperti ekonomi biru, mitigasi perubahan iklim, dan pengelolaan negara kepulauan—yang langsung menyentuh kebutuhan riil negara-negara Pasifik, tanpa dibebani agenda geopolitik terselubung. Diplomasi Indonesia di Pasifik Selatan perlu bergeser dari engagement yang sporadis menjadi keterlibatan yang konsisten dan berkelanjutan, dengan menawarkan nilai tambah yang unik.
Nilai tambah tersebut dapat berupa pembagian pengalaman teknis dan kebijakan dalam mengelola wilayah kepulauan yang luas, program pelatihan sumber daya manusia di sektor maritim dan pemerintahan, serta kerja sama perikanan yang saling menguntungkan. Pendekatan berbasis pengetahuan dan kapasitas ini merupakan bentuk soft power yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan kapasitas (capacity building) jangka panjang ketimbang proyek infrastruktur skala besar yang sering kali menjadi fokus kekuatan besar. Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya menghindari jebakan untuk memilih pihak dalam persaingan AS-China, tetapi juga aktif membentuk arsitektur kerja sama regional yang inklusif dan berpusat pada isu-isu pembangunan.
Ke depan, risiko utama adalah jika Indonesia gagal mengartikulasikan dan menjalankan diplomasi Pasifiknya secara efektif, sehingga ruang strategis di kawasan tetangganya akan sepenuhnya didikte oleh dinamika dan kepentingan kekuatan eksternal. Peluang justru terbuka lebar bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai mitra netral, tepercaya, dan pemecah masalah (problem-solver) bagi negara-negara Kepulauan Pasifik. Kesuksesan dalam hal ini akan secara signifikan memperkuat legitimasi Indonesia sebagai kekuatan maritim global dan pemimpin di antara negara-negara kepulauan. Pada akhirnya, kemampuan Indonesia untuk menavigasi kompleksitas Pasifik Selatan akan menjadi barometer nyata dari kedewasaan strategis dan kemandirian kebijakan luar negerinya di tengah ketegangan geopolitik yang semakin dalam.
