Strategi Indo-Pasifik Indonesia Pasca-KTT IPEF: Menjembatani atau Terjepit?

Penyelenggaraan KTT Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dan dinamika persaingan AS-China yang terus berlanjut menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin kompleks. Sebagai negara yang secara konseptual mempromosikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dengan prinsip inklusivitas, keterbukaan, dan sentralitas ASEAN, Indonesia berusaha menjadi jembatan dan penyeimbang. Namun, dalam praktiknya, tekanan untuk memilih sisi dalam persaingan teknologi, investasi, dan keamanan semakin nyata, terutama dalam isu-isu seperti pengamanan rantai pasok semi-konduktor dan standar teknologi digital. Analisis ini melihat bahwa implementasi AOIP oleh Indonesia diuji ketahanannya. Di satu sisi, Indonesia menarik investasi dari kedua pihak, seperti dari China dalam proyek infrastruktur dan dari AS/kawan-kawannya dalam transisi energi. Di sisi lain, keterlibatan dalam inisiatif seperti IPEF, meski hanya pada pilar-pilar tertentu, dapat dipersepsikan sebagai condong ke satu blok. Diplomasi Indonesia berusaha menjaga engagement dengan semua pihak sambil terus mendorankan AOIP sebagai platform netral, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesatuan ASEAN dan kejelasan manfaat konkret yang ditawarkan kepada negara anggota. Implikasi strategisnya adalah bahwa posisi 'jembatan' memerlukan sumber daya diplomasi yang besar, kapasitas analisis geopolitik yang mendalam, dan ketahanan ekonomi domestik yang kuat agar tidak mudah dipengaruhi. Risiko utama adalah terjadinya 'strategic squeeze' di mana Indonesia kehilangan ruang manuver jika terjadi krisis antara kekuatan besar yang memaksa pilihan biner. Untuk menghindarinya, kebijakan ke depan harus fokus pada: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi dan teknologi dalam negeri untuk mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal, (2) Memperdalam kerja sama intra-ASEAN untuk memastikan sentralitas ASEAN bukan hanya retorika, dan (3) Mengembangkan narasi dan proposal kerja sama konkret berbasis AOIP yang menarik bagi semua pihak, termasuk negara-negara kecil di kawasan, sehingga meningkatkan bargaining power kolektif.