Ujian Prinsip Bebas Aktif: Kemitraan Pertahanan Besar Indonesia-AS dan Ancaman Entrapment

Artikel di East Asia Forum menganalisis kontroversi seputar penandatanganan US-Indonesia Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) pada 13 April 2026. Kemitraan ini, yang terjadi di tengah rivalitas AS-Tiongkok yang meningkat dan pemerintahan Trump yang lebih asertif, memicu kecemasan publik di Indonesia tentang potensi pengikatan strategis (entrapment) dan pelanggaran kedaulatan. Kekhawatiran utama berpusat pada klausul akses ruang udara (overflight rights) untuk pesawat militer AS, yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk operasi di Selat Taiwan atau Laut China Selatan. Analisis menautkan reaksi ini dengan prinsip fondasional politik luar negeri Indonesia, 'bebas aktif', yang ditujukan untuk menjaga otonomi strategis. MDCP dilihat mengandung risiko nyata: pertama, terhadap kedaulatan ruang udara berdasarkan UU Pengelolaan Ruang Udara 2025; kedua, risiko terseret ke dalam konflik yang dipimpin AS di kawasan, di mana penggunaan koridor udara Indonesia untuk serangan terhadap aset Tiongkok dapat memicu serangan balasan dan kerusakan kolateral di wilayah Indonesia. Implikasi kebijakan yang dianjurkan adalah kehati-hatian dalam implementasi, transparansi, dan komunikasi publik yang efektif. Artikel ini menyarankan agar Indonesia melakukan review parlemen terhadap permintaan hak terbang AS, mengikat perjanjian pada hukum yang relevan, dan mempublikasikan substansi MDCP untuk menunjukkan bahwa kemitraan ini tidak memberikan akses terbang bebas hambatan. Poin krusialnya adalah bahwa Indonesia harus memanfaatkan manfaat strategis MDCP—seperti akses yang dapat diprediksi ke suku cadang alat utama dan peningkatan kapasitas—tanpa mengorbankan otonomi strategisnya atau memicu escalasi dengan Tiongkok di Natuna. Ini merupakan ujian nyata bagi kemampuan Jakarta mengelola hubungan dengan dua kekuatan besar yang bersaing secara bersamaan.