Usulan revitalisasi pemikiran geopolitik Soekarno sebagai landasan strategi diplomasi Indonesia oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menandai diskursus penting terkait reposisi Indonesia di panggung global. Proposal ini merefleksikan upaya untuk mengikat narasi historis dengan visi kebijakan luar negeri kontemporer, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Inti dari konsep 'Siklus Geopolitik Soekarno' yang diusulkan adalah kerangka yang sistematis: dari definisi kepentingan nasional, hingga keterlibatan aktif dalam konflik global, pembentukan norma hukum internasional baru, dan berujung pada penguatan postur pertahanan sebagai penangkal. Pendekatan ini tidak hanya bersifat retoris, tetapi mengusung kerangka operasional yang berusaha mentransformasi Indonesia dari peace facilitator yang reaktif menjadi aktor normatif proaktif yang membentuk tata kelola dunia.
Kontekstualisasi dan Signifikansi Strategis: Dari KAA ke KAA Plus
Langkah konkret yang diusulkan—penyelenggaraan forum internasional baru yang menghidupkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955, kemungkinan dalam format 'KAA Plus'—memiliki signifikansi strategis yang mendalam. Dalam konteks geopolitik saat ini, di mana blok Global South kembali mencari artikulasi kolektif menghadapi polarisasi kekuatan besar, Indonesia berpotensi memposisikan diri sebagai primus inter pares. Forum semacam ini berfungsi sebagai platform diplomasi multilateral yang tidak hanya membahas perdamaian, tetapi juga isu-isu strategis kontemporer seperti tata kelola teknologi, keamanan maritim, dan keadilan iklim. Menghidupkan etos dan 'seni diplomasi' Soekarno, yang menekankan perencanaan matang dan pelayanan hormat, dapat memperkuat soft power Indonesia dan membangun modal kepercayaan yang krusial untuk peran mediasi.
Implikasi Kebijakan dan Pertahanan: Legitimasi Moral dan Postur Strategis
Implementasi usulan ini akan membawa implikasi kebijakan luar negeri dan pertahanan yang signifikan. Pertama, ia memberikan legitimasi moral dan historis bagi Indonesia untuk terlibat lebih dalam dalam penyelesaian konflik kompleks, seperti di Timur Tengah atau Ukraina, bukan sekadar sebagai pihak ketiga, tetapi sebagai fasilitator yang memiliki mandat dari blok negara berkembang. Kedua, siklus yang diusulkan secara eksplisit menghubungkan diplomasi dengan postur pertahanan. Penguatan peran sebagai pembentuk norma di tataran global harus didukung oleh kapasitas deterrence yang kredibel, yang pada gilirannya dapat mendorong modernisasi dan industrialisasi sektor pertahanan nasional. Peluang kerja sama teknologi dan industri pertahanan dengan negara-negara Global South dalam kerangka forum baru ini juga terbuka lebar.
Namun, potensi peningkatan peran ini tidak lepas dari tantangan dan risiko. Utamanya adalah tantangan penerjemahan warisan ideologis era 1950-an menjadi kebijakan yang operasional dan efektif di lanskap geopolitik yang telah berubah drastis. Dinamika kekuatan saat ini melibatkan kompleksitas ekonomi digital, perang hibrida, dan persaingan teknologi AS-China yang tidak ada pada era Soekarno. Risiko meliputi potensi overstretch kapasitas diplomatik, konflik kepentingan dengan kekuatan besar yang mapan, dan tantangan menjaga konsistensi dan netralitas jika Indonesia semakin terdorong ke dalam konflik proxy. Selain itu, kesuksesan forum 'KAA Plus' sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menawarkan nilai tambah nyata—bukan hanya nostalgia—bagi partisipannya.
Secara keseluruhan, usulan ini merepresentasikan refleksi strategis yang ambisius tentang identitas dan peran global Indonesia. Ia menggeser fokus dari diplomasi yang sekadar menjaga kestabilan, menuju diplomasi yang aktif membentuk arsitektur. Keberhasilannya akan diukur dari kemampuan untuk mengkristalisikan 'Siklus Geopolitik Soekarno' menjadi roadmap kebijakan yang jelas, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan membangun koalisi domestik dan internasional yang solid. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal menghidupkan pemikiran seorang bapak bangsa, tetapi tentang menguji kapasitas Indonesia kontemporer untuk menjadi peace facilitator dan penentu norma dalam tatanan hukum internasional yang baru yang lebih inklusif dan adil.
