Pencarian
Cari berdasarkan judul, ringkasan, atau kata kunci.
8 hasil untuk "revisi UU TNI"
Bencana alam di NTT pada April 2026 menjadi uji efektivitas TNI dalam operasi militer selain perang, menegaskan peran sentralnya namun juga mengungkap kelemahan...
Revisi UU TNI yang disahkan pada 10 Desember 2025 memperluas tugas non-militer TNI, termasuk dalam penanganan bencana dan stabilisasi politik. Secara strategis,...
Revisi UU TNI memperluas peran TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) untuk menangani bencana, konflik sosial, dan objek vital nasional. Kebijakan ini m...
Revisi UU TNI yang membatasi keterlibatan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) berpotensi mengubah postur pertahanan Indonesia dari pertahanan total m...
DPR RI bersama Kemhan dan TNI mengesahkan revisi UU TNI pada Juli 2026. Perubahan utama meliputi perluasan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang (O...
Kajian Lemhannas merekomendasikan reorientasi postur TNI dari konvensional ke kemampuan kontra proxy war dan hibrida, dengan fokus pada penguatan intelijen takt...
Revisi UU TNI yang disahkan pada Juni 2026 memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMPS) untuk menangani ancaman siber, kejahatan transnasional, dan a...
Revisi UU TNI yang masuk Prolegnas 2025 merupakan respons strategis terhadap ancaman hibrida, dengan fokus pada kemungkinan perluasan Operasi Militer Selain Per...