Reformasi Tata Kelola Pertahanan: Transparansi Pengadaan Alutsista
Pada Desember 2025, Komisi I DPR mengusulkan RUU Tata Kelola Pertahanan yang mewajibkan transparansi pengadaan alutsista. Hal ini menyusul beberapa kasus korups...
Pencarian
Cari berdasarkan judul, ringkasan, atau kata kunci.
42 hasil untuk "transparansi"
Pada Desember 2025, Komisi I DPR mengusulkan RUU Tata Kelola Pertahanan yang mewajibkan transparansi pengadaan alutsista. Hal ini menyusul beberapa kasus korups...
Intensifikasi kerja sama pertahanan kuartal Australia-Indonesia-Jepang-AS pada 2025–2026 mencerminkan politik hedging Indonesia yang canggih di tengah persainga...
Ekspansi AUKUS Pillar II menempatkan Indonesia pada dilema strategis kompleks, menguji diplomasi bebas-aktif di tengah polarisasi AS-China. Implikasinya mendoro...
Kemitraan AUKUS menciptakan dilema strategis kompleks bagi Indonesia, antara risiko eskalasi militer dari operasi kapal selam bertenaga nuklir Australia di pera...
Keputusan strategis Indonesia membangun PLTN SMR melampaui dimensi energi, membawa konsekuensi mendalam bagi postur keamanan nasional dan posisi geopolitik. Imp...
Peningkatan aktivitas kapal selam asing non-kooperatif di perairan Natuna merupakan manifestasi dari kompetisi strategis di Laut China Selatan, yang mengancam k...
Gugatan terhadap penandatanganan ART dengan AS merupakan ujian strategis bagi tata kelola perjanjian internasional Indonesia, menyentuh isu kedaulatan, transpar...
Rencana pengadaan sistem rudal pertahanan udara jarak menengah-jauh merupakan respons strategis Indonesia terhadap lingkungan ancaman yang semakin kompleks, ber...
Perkembangan AUKUS Pillar II menempatkan Indonesia pada dilema strategis antara menjaga prinsip netralitas ASEAN dan kebutuhan akses teknologi pertahanan mutakh...
Di tengah kekhawatiran terhadap pakta AUKUS, Indonesia secara pragmatis memperdalam kemitraan keamanan maritim bilateral dengan Australia, didorong oleh kepenti...
Pembentukan AUKUS menempatkan Indonesia dalam dilema strategis antara keprihatinan atas polarisasi kawasan, perlombaan senjata, dan tantangan terhadap rezim non...
Posisi diplomatik Indonesia terhadap AUKUS mencerminkan penerapan prinsip bebas-aktif yang menekankan transparansi, non-proliferasi, dan pencegahan perlombaan s...