Laporan analitis dari Forum Peneliti Keamanan Nasional mengidentifikasi kebutuhan Indonesia untuk mengkaji ulang dan memperkuat doktrin Pertahanan Menyeluruh (Total Defence). Kajian ini muncul sebagai respons pragmatis terhadap kompleksitas ancaman kontemporer yang berkembang, terutama yang berbentuk hybrid warfare dan proxy war. Doktrin tersebut mengalami ekspansi konseptual, tidak lagi berfokus secara eksklusif pada dimensi militer tradisional, tetapi memperkuat pilar-pilar non-militer mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi informasi. Transformasi ini merupakan refleksi bahwa batas antara warfare militer dan non-militer semakin kabur dalam lingkungan geopolitik modern.
Konvergensi Ancaman Hybrid dan Proxy War dalam Konteks Indo-Pasifik
Konteks geopolitik yang mendasari kajian ini adalah dinamika persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Persaingan ini secara signifikan meningkatkan risiko proxy war dan operasi hybrid warfare yang dapat menargetkan stabilitas Indonesia. Ancaman ini termanifestasi dalam bentuk disinformasi masif, operasi pengaruh melalui platform digital, serta potensi konflik terbatas yang dapat dimanipulasi oleh kekuatan eksternal untuk menguji atau melemahkan kedaulatan negara target. Laporan tersebut secara khusus mengidentifikasi bahwa lemahnya salah satu dari pilar non-militer dalam struktur Pertahanan Menyeluruh dapat menjadi titik masuk (vulnerability) bagi gangguan terhadap stabilitas nasional. Dalam perspektif strategis, setiap kelemahan dalam ketahanan ideologi, ekonomi, atau sosial budaya dapat menjadi celah bagi intervensi asing yang bersifat proxy.
Implikasi Kebijakan dan Kelembagaan: Integrasi Komando dan Data
Implikasi strategis dari kajian ini sangat signifikan bagi kebijakan dan struktur kelembagaan Indonesia. Analisis menunjukkan perlunya integrasi data dan komando yang lebih erat antara komponen militer dan non-militer. Peran Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta lembaga sipil seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi semakin sentral dalam struktur pertahanan yang diperluas. Kebijakan ke depan harus mengarah pada pembentukan kerangka hukum dan protokol operasional bersama yang jelas, serta peningkatan kapasitas sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap operasi informasi asing dan gangguan keamanan non-fisik lainnya. Tanpa langkah-langkah integratif ini, ketahanan nasional Indonesia dinilai rentan terhadap eksploitasi dalam persaingan geopolitik besar di kawasan.
Signifikansi strategis bagi Indonesia adalah jelas. Doktrin Pertahanan Menyeluruh yang diperkuat tidak hanya relevan untuk menghadapi ancaman konvensional, tetapi terutama untuk membangun resilien terhadap serangan hybrid warfare. Pendekatan ini merupakan upaya preventif untuk membangun pertahanan yang lebih resilien, yang mampu menanggapi ancaman asimetris yang menargetkan kerawanan sosial, politik, dan digital. Dalam konteks persaingan global, Indonesia harus mengantisipasi bahwa konflik dapat dimulai bukan dengan serangan militer, tetapi dengan kampanye disinformasi, gangguan ekonomi, atau tekanan politik yang bersifat proxy.
Refleksi strategis akhir dari laporan mengarah pada kebutuhan transformasi paradigma. Doktrin Pertahanan Menyeluruh yang diperkuat bukan sekadar dokumen militer, tetapi harus menjadi filosofi operasional yang diadopsi oleh seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat. Potensi risiko ke depan adalah fragmentasi respons dan ketidakmampuan mengidentifikasi ancaman hybrid warfare pada tahap awal karena kurangnya koordinasi antar-lembaga. Peluang yang muncul adalah pembentukan suatu sistem pertahanan nasional yang lebih kohesif dan adaptif, yang dapat menjadi model bagi negara-negara lain di kawasan yang menghadapi tantangan serupa. Arah kebijakan yang diperlukan adalah mengintegrasikan analisis intelijen, kapabilitas cyber, diplomasi publik, dan ketahanan ekonomi ke dalam satu kerangka kerja pertahanan yang holistik.
