Eskalasi ketegangan di Laut China Selatan terus menjadi sorotan utama dalam dinamika geopolitik Asia Tenggara. Insiden antara kapal patroli Philippines dan kapal penjaga pantai China di sekitar Karang Scarborough (Bajo de Masinloc) pada awal April 2025, serta respons berupa pengumuman patroli tempur oleh Komando Militer China Selatan, bukanlah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri. Ini merupakan bagian dari pola konflik yang semakin intensif, di mana klaim tumpang tindih dan upaya penegakan kedaulatan saling berhadapan. China menegaskan patrolinya sebagai upaya untuk 'mempertahankan kedaulatan nasional dan keamanan maritim', sebuah narasi yang konsisten dengan posisi mereka di wilayah tersebut. Di sisi lain, Philippines, dengan dukungan keamanan dari Amerika Serikat dan legitimasi berdasarkan putusan Mahkamah Arbitrasi Internasional 2016, mengecam tindakan China sebagai provokatif. Peningkatan aktivitas militer ini mengubah peta keamanan maritim regional dan memiliki resonansi yang signifikan bagi negara-negara lain di kawasan, termasuk Indonesia.
Konteks Geopolitik dan Signifikansi Strategis bagi Kawasan
Insiden Karang Scarborough dan respons berupa manuver militer China harus dilihat dalam dua konteks yang saling terkait. Pertama, adalah konteks hukum dan tata kelola maritim internasional. Upaya Philippines untuk menegakkan haknya berdasarkan putusan arbitrasi 2016, yang menyatakan klaim historis China atas wilayah tersebut tidak memiliki dasar hukum, merupakan sebuah tes case bagi efektivitas rezim berbasis aturan di Laut China Selatan. Patroli tempur China secara langsung menguji dan berpotensi mengabaikan putusan tersebut. Kedua, adalah konteks geopolitik yang lebih luas, yaitu dinamika persaingan antara China dan Amerika Serikat, dengan Philippines menjadi salah satu titik fokus. Dukungan AS, baik secara diplomatik, militer, maupun melalui perjanjian pertahanan, memberikan dimensi global pada konflik lokal ini, mengubahnya menjadi arena perpanjangan tangan dari kompetisi kekuatan besar.
Signifikansi strategis bagi kawasan, khususnya ASEAN, sangatlah jelas. Normalisasi penggunaan kekuatan militer atau paramiliter untuk menyelesaikan sengketa maritim membuka jalan bagi eskalasi konflik yang lebih luas dan menciptakan lingkungan yang tidak stabil. Aktivitas ini dapat menggeser paradigma penyelesaian sengketa dari jalur diplomatik dan hukum ke jalur yang lebih koersif. Hal ini mengancam prinsip-prinsip dasar yang dipegang ASEAN, seperti penyelesaian secara damai dan penghormatan terhadap hukum internasional. Lebih khusus, bagi negara-negara yang memiliki kepentingan maritim di wilayah tersebut, pola ini dapat menjadi preseden yang mendorong pihak lain untuk mengambil tindakan serupa dalam klaim mereka, memperluas lingkaran ketegangan.
Implikasi Strategis dan Kebijakan bagi Indonesia
Meskipun Indonesia bukan pengklaim langsung atas Karang Scarborough, dampak dari manuver militer ini memiliki implikasi strategis yang multidimensi. Implikasi pertama dan paling langsung adalah pada prinsip dan kebijakan luar negeri Indonesia. Pendekatan 'ekonomi' Indonesia, yang menekankan pada diplomasi damai dan konstruktif, kini dihadapkan pada realitas yang semakin keras di Laut China Selatan. Insiden ini menuntut respons diplomatik Indonesia yang lebih tegas dan proaktif dalam forum-forum ASEAN dan internasional untuk mendukung dan memperkuat tata kelola maritim berbasis aturan. Indonesia perlu menegaskan posisinya sebagai negara yang mendukung penyelesaian sengketa sesuai hukum internasional, tanpa secara langsung mengintervensi konflik bilateral antara China dan Philippines.
Implikasi kedua, dan yang lebih konkret, adalah pada keamanan dan pertahanan nasional, khususnya di wilayah perairan Natuna. Peningkatan aktivitas militer asing di Laut China Selatan bagian utara meningkatkan risiko terjadinya 'spillover effect' atau efek penularan ke wilayah sekitarnya. Gelagat koersif dapat berpindah atau memengaruhi pola interaksi di zona lain. Wilayah Laut Natuna, yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan memiliki sejarah interaksi dengan kapal-kapal China, menjadi area yang rentan. Insiden ini memperkuat urgensi program modernisasi dan peningkatan kemampuan patroli serta pengawasan TNI AL di perairan ZEEI Natuna. Penguatan kapabilitas ini bukan hanya untuk menunjukkan keberadaan, tetapi untuk meningkatkan deterrence (penghalangan) dan kemampuan respons terhadap potensi pelanggaran atau aktivitas yang tidak sesuai dengan hukum internasional.
Implikasi ketiga terletak pada bidang ekonomi dan sumber daya. Keamanan maritim yang stabil adalah fondasi bagi aktivitas ekonomi seperti perikanan, transportasi laut, dan potensi eksplorasi sumber daya. Ketegangan yang berlanjut dan meningkat dapat mengganggu aktivitas ekonomi Indonesia di wilayah tersebut, mengancam kepentingan ekonomi nasional. Selain itu, dinamika ini juga memengaruhi perhitungan strategis Indonesia dalam menjalin hubungan ekonomi dengan kedua pihak, China dan AS, di tengah persaingan mereka.
Analisis Risiko, Peluang, dan Refleksi Kebijakan
Mempertimbangkan dinamika ini, Indonesia menghadapi beberapa risiko strategis yang perlu diantisipasi. Risiko utama adalah semakin mengentalnya penggunaan pendekatan koersif dalam menyelesaikan sengketa maritim di kawasan, yang dapat pada akhirnya memengaruhi klaim atau interaksi di wilayah Natuna. Risiko kedua adalah polarisasi di dalam ASEAN, jika negara-negara anggota mengambil posisi yang berbeda terhadap konflik ini, sehingga mengurangi kapasitas ASEAN sebagai platform resolusi konflik. Risiko ketiga adalah tekanan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia untuk mengambil posisi yang lebih jelas, yang mungkin sulit di tengah kompleksitas hubungan dengan kedua kekuatan besar.
Di sisi lain, terdapat juga peluang strategis. Insiden ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kepemimpinannya di ASEAN dalam mendorong pembuatan atau penguatan mekanisme keamanan maritim regional yang berbasis aturan. Peluang juga terbuka untuk mempercepat dan mendapatkan legitimasi lebih besar bagi program modernisasi pertahanan maritim nasional, karena urgensi yang tampak jelas. Selain itu, Indonesia dapat menggunakan momentum ini untuk memperkuat hubungan keamanan maritim dengan negara-negara ASEAN lainnya yang memiliki kepentingan serupa, tanpa harus membentuk aliansi yang bersifat eksklusif atau konfrontatif.
Refleksi akhir untuk kebijakan Indonesia adalah bahwa ketegangan di Karang Scarborough menunjukkan bahwa Laut China Selatan tetap menjadi hotspot geopolitik dengan potensi eskalasi tinggi. Kebijakan Indonesia perlu bersifat multidimensi: pertama, memperkuat posisi diplomatik untuk mendukung hukum internasional dan penyelesaian damai; kedua, secara signifikan meningkatkan kemampuan pertahanan dan pengawasan maritim di wilayah kepentingan nasional, khususnya Natuna; dan ketiga, secara aktif membangun konsensus di ASEAN untuk menjaga kawasan dari dominasi pendekatan kekuatan militer dalam sengketa. Keseimbangan antara diplomasi yang tegas dan pertahanan yang tangguh akan menjadi kunci dalam navigasi Indonesia melalui kompleksitas keamanan maritim di kawasan ini di masa depan.
