Analisis Strategis: Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Merespons Ketegangan Laut China Selatan 2025

Sepanjang 2025, ketegangan di Laut China Selatan terus meningkat dengan peningkatan aktivitas militer dan klaim maritim yang tumpang tindih. Indonesia, sebagai negara yang memiliki ZEE di perairan Natuna, terus menerapkan pendekatan 'quiet diplomacy' sambil memperkuat kehadiran TNI AL di wilayah tersebut. Pemerintah secara konsisten menegaskan komitmen pada UNCLOS 1982 dan mendorong finalisasi Code of Conduct (CoC). Implikasi strategis bagi Indonesia adalah perlunya keseimbangan antara penegakan kedaulatan dan menghindari eskalasi konflik terbuka. Kebijakan diplomasi pertahanan, termasuk latihan bersama dengan negara-negara ASEAN dan mitra seperti Amerika Serikat serta Jepang, berfungsi sebagai instrumen penyeimbang dan penjamin akses. Namun, dinamika ini juga menuntut modernisasi alutsista TNI AL dan penguatan sistem pengawasan maritim terintegrasi. Dari perspektif keamanan nasional, situasi ini menguji ketahanan dan kredibilitas Indonesia sebagai kekuatan pemersatu di ASEAN. Ke depan, risiko utama terletak pada potensi insiden di laut yang dapat memicu krisis diplomatik dan keamanan regional. Indonesia perlu memperkuat postur deterrence yang credible melalui kemampuan anti-access/area denial (A2/AD) terbatas di sekitar Natuna, sambil tetap menjaga jalur diplomasi tetap terbuka.