Prinsip ASEAN centrality saat ini menghadapi ujian terberat dalam sejarahnya, didorong oleh intensifikasi persaingan strategis AS-China yang bersifat multidimensi. Dinamika ini secara fundamental mengubah lanskap keamanan regional, dengan titik panas terkonsentrasi di Laut China Selatan dan Selat Taiwan—wilayah yang sarat dengan klaim kedaulatan tumpang tindih serta memiliki nilai ekonomi dan signifikansi militer strategis. Tekanan dari kedua kekuatan adidaya tersebut secara langsung menguji kemampuan ASEAN untuk mempertahankan posisi netral dan sentralnya sebagai poros diplomasi kawasan, sebuah fondasi arsitektur keamanan regional yang selama ini diandalkan.
Fragmentasi Internal dan Ujian Nyata bagi Kepemimpinan Indonesia
Sebagai kekuatan terbesar dan salah satu pendiri ASEAN, Indonesia secara tradisional memegang peran kunci dalam merajut konsensus dan menjaga kohesi internal blok. Strategi kepemimpinan Indonesia bertumpu pada konsep netralitas aktif, yang berupaya menghindari pemihakan kepada Washington atau Beijing sembari mendorong penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Namun, realitas geopolitik kontemporer memunculkan retakan dalam solidaritas ASEAN. Perbedaan persepsi ancaman keamanan dan tingkat ketergantungan ekonomi bilateral masing-masing negara anggota dengan AS atau Cina telah menciptakan fragmentasi yang nyata. Negara-negara seperti Vietnam dan Filipina, yang berhadapan langsung dengan sengketa maritim, memiliki prioritas dan pendekatan yang berbeda secara strategis dengan Kamboja atau Laos yang lebih terikat secara ekonomi dengan Beijing. Tantangan strategis utama bagi Jakarta adalah merancang inisiatif kebijakan yang konkret dan inklusif untuk menjembatani perbedaan mendasar ini serta mengembalikan relevansi kolektif ASEAN.
Implikasi dari melemahnya ASEAN centrality bersifat serius dan multidimensional. Pertama, ASEAN berisiko kehilangan relevansinya sebagai aktor kolektif yang menentukan arah arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Tanpa kepemimpinan yang efektif dan kohesi yang terjaga, kawasan berpotensi mengalami transformasi dari subyek yang mandiri menjadi medan proxy competition. Dalam skenario ini, persaingan AS-China diekspresikan dan diperuncing melalui konflik, ketegangan, dan pembentukan aliansi eksklusif di antara negara-negara anggota ASEAN sendiri. Bagi Indonesia, konsekuensinya bersifat eksistensial. Kegagalan ASEAN sebagai platform kolektif berarti hilangnya payung multilateral utama untuk memajukan kepentingan nasional vital Indonesia.
Implikasi Eksistensial dan Tuntutan Terhadap Diplomasi Indonesia
Bagi Indonesia, konsekuensi dari melemahnya ASEAN sebagai platform kolektif bersifat eksistensial dan langsung menyentuh kepentingan nasional vital. Kegagalan tersebut berarti hilangnya payung multilateral utama untuk memajukan agenda seperti penegasan kedaulatan di sekitar Kepulauan Natuna, penjaminan stabilitas kawasan maritim, serta perlindungan prinsip kebebasan navigasi dan penerbangan sesuai hukum internasional. Tanpa payung kolektif ASEAN, Indonesia akan terpapar secara langsung pada tekanan bilateral dari kekuatan besar, yang secara strategis memaksa Jakarta ke dalam pilihan-pilihan yang lebih berisiko dan kurang menguntungkan, serta berpotensi mengikis ruang gerak politik luar negeri bebas-aktif. Oleh karena itu, kepemimpinan Indonesia dituntut untuk melampaui retorika dan menghasilkan terobosan diplomasi yang berdampak nyata.
Dua bidang inisiatif menjadi kritis dalam konteks ini. Pertama, memperkuat dan memodernisasi mekanisme penyelesaian sengketa di dalam kerangka ASEAN, termasuk memberi gigi yang lebih nyata terhadap instrumen seperti Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) menuju Code of Conduct (COC) yang efektif dan mengikat. Kedua, Indonesia perlu memimpin upaya untuk merumuskan pendekatan ASEAN yang lebih koheren dan berdiri sendiri terhadap berbagai inisiatif keamanan regional yang ditawarkan oleh kekuatan besar, seperti Indo-Pacific Strategy AS atau Global Security Initiative China, untuk mencegah fragmentasi lebih lanjut. Ke depan, kemampuan Indonesia untuk memimpin konsensus tidak hanya akan menentukan masa depan ASEAN centrality, tetapi juga secara langsung mempengaruhi postur keamanan nasional Indonesia dalam menghadapi lanskap geopolitik yang semakin kompleks dan terpolarisasi.
