Dinamika kerja sama keamanan di kawasan Indo-Pasifik mengalami perkembangan signifikan dengan meningkatnya keterlibatan beberapa negara anggota ASEAN, terutama Filipina dan Vietnam, dalam format kerja sama bilateral dengan negara-negara Kuadrilateral (Quad)—Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia. Fakta menunjukkan adanya peningkatan latihan militer bilateral dan penerimaan bantuan kapasitas maritim dari negara-negara Quad oleh anggota ASEAN tersebut. Fenomena ini tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan respons terhadap tekanan dan perilaku tertentu di kawasan, terutama di wilayah Laut China Selatan yang sarat dengan ketegangan geopolitik.
Dilema Strategis ASEAN: Netralitas versus Kepentingan Keamanan Nasional
Situasi ini menciptakan dilema mendasar bagi ASEAN secara keseluruhan dan khususnya bagi Indonesia. Prinsip ASEAN Centrality dan tradisi non-blok yang dipegang teguh oleh Indonesia dan beberapa anggota lainnya kini berada dalam tekanan. Di satu sisi, prinsip-prinsip ini menekankan penyelesaian masalah regional melalui mekanisme internal dan diplomasi kolektif, menjaga kawasan dari polarisasi akibat rivalitas kekuatan besar. Di sisi lain, ancaman nyata terhadap kedaulatan dan kepentingan keamanan nasional beberapa negara anggota mendorong mereka mencari solusi yang lebih langsung dan praktis melalui kerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki kapabilitas dan kepentingan strategis yang sejalan.
Bagi Indonesia, dilema ini memiliki dimensi yang kompleks. Sebagai negara dengan cakupan maritim luas dan kepentingan vital di Laut China Selatan, Indonesia juga menghadapi tekanan operasional di lapangan. Namun, posisi Indonesia sebagai pemimpin natural di ASEAN dan komitmennya terhadap prinsip non-blok mengharuskan pendekatan yang berbeda. Pilihan Indonesia tidak terletak pada bergabung dengan aliansi tertentu, tetapi pada memperkuat kapabilitas mandiri dan membangun kerja sama keamanan yang sifatnya tidak mengikat (non-alignment), serta mendorong mekanisme regional seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM Plus) agar lebih efektif dan responsif.
Implikasi Jangka Panjang: Fragmentasi dan Ancaman terhadap Kohesi Regional
Implikasi strategis paling serius dari tren ini adalah potensi fragmentasi dalam pendekatan keamanan ASEAN. Jika setiap negara anggota semakin bergantung pada solusi unilateral atau kelompok kecil dengan aktor eksternal, prinsip 'ASEAN Centrality' akan semakin terdesak dan melemah. Kawasan Indo-Pasifik kemudian dapat terpecah menjadi blok-blok informal yang terkait dengan kekuatan besar yang berbeda, mengubah ASEAN dari sebuah platform pemersatu menjadi arena bagi 'proxy competition'. Kondisi ini sangat merugikan kepentingan nasional semua negara anggota, termasuk Indonesia, karena akan meningkatkan ketidakstabilan, memperuncing rivalitas, dan mengurangi kemampuan negara-negara ASEAN untuk mengontrol agenda keamanan di kawasan mereka sendiri.
Menyikapi tantangan ini, Indonesia perlu memimpin upaya diplomasi proaktif untuk menemukan dan memperkuat platform keamanan inklusif di kawasan. Platform ini harus mampu menampung kepentingan berbeda dari berbagai negara, termasuk anggota ASEAN dan kekuatan besar eksternal, tanpa menyebabkan polarisasi. Penguatan ADMM Plus sebagai forum praktis untuk dialog dan kerja sama keamanan multilateral adalah salah satu jalur penting. Selain itu, Indonesia harus terus meningkatkan investasi dalam kapabilitas pertahanan mandiri, khususnya di domain maritim, sehingga tidak hanya menjadi aktor diplomasi yang kuat, tetapi juga aktor keamanan yang memiliki leverage operasional. Kegagalan menjaga kohesi ASEAN dalam menghadapi dinamika Quad dan tekanan geopolitik lainnya akan mengorbankan stabilitas regional yang merupakan fondasi bagi pembangunan dan kemakmuran nasional Indonesia.
