Desakan yang disampaikan oleh Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk memfokuskan kembali Kementerian Pertahanan pada ancaman strategis nyata terhadap kedaulatan negara bukan sekadar kritik politik biasa. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam dalam kalangan analis keamanan mengenai risiko distraksi institusi pertahanan dari mandat konstitusionalnya, terutama di tengah kompleksitas tantangan keamanan kawasan. Dalam konteks geopolitik Asia Tenggara yang semakin dinamis, fokus ini menjadi penentu utama dalam membangun postur dan kapabilitas pertahanan yang efektif dan responsif.
Mendefinisikan Ulang Prioritas Pertahanan: Kedaulatan Maritim sebagai Agenda Inti
FPIR secara spesifik menyoroti ancaman di Laut China Selatan dan praktik illegal fishing sebagai dua dari beberapa tantangan strategis yang nyata. Titik ini menggarisbawahi urgensi agenda maritim dalam doktrin pertahanan Indonesia. Laut China Selatan merupakan area dengan sengketa klaim teritorial yang kompleks dan peningkatan aktivitas militer asing, yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan dan jalur perdagangan laut internasional yang vital bagi ekonomi Indonesia. Sementara itu, illegal fishing bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan yang sistematis, sering kali melibatkan kapal asing bersenjata dan didukung oleh negara, yang merusak sumber daya dan menguji kemampuan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Implikasi Strategis: Konsistensi Agenda vs. Distraksi Politik
Inti dari desakan FPIR terletak pada implikasi strategis dari menjaga konsistensi agenda. Apabila institusi pertahanan, termasuk Kementerian Pertahanan pimpinan Sjafrie Sjamsoeddin, terlibat terlalu dalam dalam dinamika politik domestik di luar mandatnya, terdapat risiko nyata terhadap efektivitas pembangunan kapabilitas. Waktu, sumber daya, dan perhatian kebijakan yang teralihkan dapat memperlambat modernisasi kekuatan laut dan udara, penguatan sistem pengawasan maritim, serta peningkatan kerja sama keamanan regional—semua elemen krusial untuk menghadapi ancaman yang disebutkan. Tata kelola pertahanan yang sehat mensyaratkan pemisahan yang jelas antara fungsi strategis-militer dengan gelombang politik jangka pendek.
Analisis ini juga menyentuh aspek tata kelola keamanan nasional yang lebih luas. Tantangan seperti pembabatan hutan, yang disebut dalam laporan, meski memiliki dimensi keamanan (seperti keamanan lingkungan dan konflik sumber daya), perlu direspons oleh institusi dengan mandat yang tepat, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau BNPB, dengan dukungan TNI jika diperlukan dalam kerangka operasi militer selain perang (OMSP). Titik kritisnya adalah menjaga agar Kementerian Pertahanan tidak kehilangan fokus utama pada ancaman strategis eksternal dan keamanan wilayah, yang merupakan core business-nya dalam struktur negara.
Ke depan, peluang sekaligus risiko terbuka bagi pembuat kebijakan. Peluangnya adalah momentum untuk melakukan penajaman ulang terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertahanan dan postur TNI, dengan penekanan yang lebih kuat pada domain maritim dan penguatan deterensi di wilayah perbatasan. Risikonya adalah jika desakan ini diabaikan dan distraksi berlanjut, Indonesia berpotensi tertinggal dalam mengantisipasi eskalasi di Laut China Selatan atau ketidakmampuan mengendalikan praktik illegal fishing yang semakin canggih. Akhirnya, kredibilitas dan efektivitas Indonesia sebagai negara poros maritim dan aktor keamanan regional dapat dipertanyakan.
