Pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, yang meminta Amerika Serikat dan Tiongkok untuk tidak menjadikan ASEAN sebagai medan perebutan pengaruh merupakan wujud diplomasi preventif yang didasari kalkulasi strategis mendalam. Permintaan ini bukanlah retorika semata, melainkan respons konkret terhadap intensifikasi rivalitas strategis global di kawasan Indo-Pasifik. Kekhawatiran utama Indonesia adalah bahwa eskalasi persaingan kedua kekuatan besar ini dapat mengikis prinsip sentralitas ASEAN—yaitu kemampuan kawasan untuk menjadi arsitek utama tatanan regionalnya sendiri. Dinamika persaingan yang tidak terkendali berpotensi mengubah wilayah yang dinamis menjadi medan konflik kepentingan eksternal, yang pada gilirannya mengancam stabilitas regional, kedaulatan, dan otonomi kebijakan kolektif negara-negara anggota.
Ujian Doktrin Bebas-Aktif dalam Lingkungan Geopolitik yang Terpolarisasi
Seruan diplomatik Jakarta ini mengindikasikan ujian berat yang dihadapi politik luar negeri bebas-aktif di era polarisasi kekuatan global. Doktrin yang menjadi pilar sejak kemerdekaan kini menghadapi tekanan struktural untuk 'memilih kubu' dalam kompetisi AS-Tiongkok yang semakin mendalam, mencakup ranah ekonomi, teknologi, dan keamanan. Manuver ini merupakan upaya strategis untuk mempertahankan ruang gerak dan otonomi kebijakan Indonesia, sekaligus menghindari jebakan permainan zero-sum yang dapat merugikan kepentingan nasional jangka panjang. Dalam konteks ini, posisi Indonesia berfungsi sebagai penjaga batas (boundary keeper), menetapkan parameter bagi interaksi kekuatan besar agar rivalitas strategis tidak melanggar kedaulatan negara dan merusak fondasi kerja sama regional.
Implikasi Strategis bagi Kohesi Internal dan Kapasitas Mandiri Kawasan
Pernyataan Menlu Retno membawa implikasi kebijakan yang krusial bagi masa depan ASEAN dan posisi Indonesia. Pertama, ia menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat kohesi dan solidaritas internal di antara sepuluh negara anggota. ASEAN yang terfragmentasi akibat tarikan loyalitas dan kepentingan dari kekuatan besar akan kehilangan kapasitas bertindak secara kolektif dan efektif. Dalam skenario tersebut, ASEAN berisiko direduksi menjadi sekumpulan negara yang menjadi objek, bukan subjek penentu, dalam tata kelola regional di tengah rebutan pengaruh yang sengit. Fragmentasi internal merupakan ancaman eksistensial bagi relevansi ASEAN sebagai platform sentral di kawasan Indo-Pasifik.
Kedua, terdapat pesan implisit tentang imperatif membangun kapasitas strategis mandiri (strategic autonomy). Ketergantungan yang berlebihan—baik dalam rantai pasok global, investasi infrastruktur kritis, pengadaan alutsista, atau teknologi digital—pada salah satu pihak dalam persaingan akan secara langsung mengikis posisi tawar dan otonomi kebijakan kawasan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan ekonomi, diversifikasi kemitraan, dan pengembangan kapabilitas keamanan mandiri menjadi prasyarat untuk menjaga netralitas yang bermakna dan mencegah kawasan menjadi arena perebutan pengaruh permanen.
Dalam konteks arsitektur keamanan Indo-Pasifik, kegagalan meredam rivalitas strategis di luar kendali dapat mendorong militarisasi kawasan dan memicu siklus ketidakstabilan keamanan. Posisi Indonesia, sebagai negara poros maritim, memiliki kepentingan vital untuk menjaga laut-laut ASEAN tetap aman dan terbuka bagi navigasi perdagangan, bebas dari tekanan dan koersi militer. Permintaan kepada AS dan Tiongkok ini, dengan demikian, juga merupakan bagian dari strategi pertahanan dan keamanan nasional yang lebih luas, yang bertujuan untuk mencegah konflik terbuka yang akan merugikan seluruh negara di kawasan.
