Kebijakan Indo-Pasifik Inggris Pasca-‘Global Britain’ dan Implikasinya bagi Stabilitas Kawasan ASEAN

Pemerintah Inggris, di bawah Perdana Menteri terpilih 2025, mengumumkan peningkatan permanen kehadiran militernya di Indo-Pasifik melalui pakta AUKUS dan kemitraan bilateral baru dengan Jepang dan Korea Selatan. Langkah ini mencakup penempatan kapal perang secara lebih rutin di Laut China Selatan dan latihan bersama yang lebih kompleks dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Kebijakan ini menandai komitmen jangka panjang London di kawasan, melampaui retorika 'Global Britain' sebelumnya. Implikasi bagi Indonesia dan ASEAN bersifat multidimensi. Di satu sisi, kehadiran kekuatan maritim tambahan dapat meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum laut, serta menawarkan opsi diversifikasi kerja sama pertahanan. Namun, di sisi lain, ini meningkatkan risiko 'militerisasi' dan polarisasi di kawasan, mempersempit ruang manuver diplomatik ASEAN. Indonesia harus secara hati-hati mengelola keterlibatannya agar tidak dianggap memihak satu blok, terutama dalam isu sensitif seperti Laut China Selatan. Analisis strategis menunjukkan, kebijakan Inggris memperkuat tren konstelasi keamanan berbasis minilateral (seperti AUKUS, QUAD) yang dapat melemahkan sentralitas ASEAN. Tantangan bagi diplomasi pertahanan Indonesia adalah memanfaatkan kerja sama teknis (capacity building, alutsista) yang ditawarkan Inggris, sambil tetap menjaga prinsip 'ASEAN Centrality' dan mencegah kawasan menjadi ajang proxy competition antara kekuatan besar.