Kemitraan Pertahanan AS-Indonesia dan Kebangkitan Teori Penguasaan Choke Point di Era Trump

Sebuah analisis strategis memandang Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (Defense Cooperation Partnership) baru antara AS di bawah Presiden Donald Trump dan Indonesia sebagai penerapan modern teori Alfred Thayer Mahan tentang penguasaan titik-titik strategis maritim (choke points). Fokus kemitraan pada peningkatan kesadaran domain maritim (MDA), penggunaan drone bawah laut, dan interoperabilitas taktis di perairan kunci bertujuan memberikan kemampuan memantau dan membentuk situasi di jalur antara Samudra Hindia dan Laut China Selatan. Analisis ini menghubungkannya secara langsung dengan 'Dilema Malaka' yang dicetuskan mantan Presiden China Hu Jintao, yaitu ketergantungan ekonomi China pada jalur energi yang rentan melalui selat sempit itu. Dengan memperkuat kemitraan di Indonesia, AS secara strategis memperketat pengaruhnya atas jalur maritim yang menjadi urat nadi ekonomi dan militer pesaingnya, meski Indonesia tetap menyatakan posisi non-blok. Implikasi strategisnya adalah militerisasi terselubung kawasan dan meningkatnya tekanan pada Indonesia untuk memastikan selat 'terbuka' atau 'terkunci' sesuai kepentingan kekuatan besar. Bagi Indonesia, kerja sama ini meningkatkan kapasitas pengawasan tetapi sekaligus memperdalam keterlibatan operasional dengan AS, yang berpotensi mengikis netralitas de facto dan memicu respons dari kekuatan lain di kawasan.