Indonesia, Malaysia, dan Filipina kembali menggelar latihan patroli bersama (Latpat) trilaterAL di Perairan Celebes dan Sulu pada September 2025. Inisiatif ini bukan sekadar rutinitas militer tahunan, melainkan manifestasi konkret dari kerja sama trilateral yang terus diperkuat untuk mengamankan wilayah perbatasan maritim yang secara geopolitik sangat krusial. Kawasan ini merupakan titik temu kepentingan tiga negara yang berdaulat, sekaligus zona yang rawan terhadap perampokan laut, pembajakan, dan terorisme. Pelaksanaan Latpat trilaterAL merefleksikan komitmen kolektif untuk beralih dari pendekatan reaktif menuju kerangka keamanan proaktif yang dikelola oleh negara-negara pantai itu sendiri, sebuah prinsip yang menjadi landasan bagi stabilitas kawasan.
Signifikansi Strategis dan Konteks Geopolitik Kawasan Celebes-Sulu
Secara geostrategis, kawasan Celebes dan Sulu memiliki bobot yang sangat signifikan. Perairan ini merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, jalur vital bagi lalu lintas kapal niaga internasional maupun regional. Kerentanan kawasan terhadap infiltrasi kelompok bersenjata non-negara dan kejahatan lintas negara menjadikannya titik lemah dalam arsitektur keamanan perbatasan. Oleh karena itu, kerja sama trilateral ini memainkan peran ganda: pertama, sebagai instrumen operasional langsung untuk menekan angka kejahatan; kedua, sebagai pernyataan politik bahwa stabilitas di kawasan ini adalah tanggung jawab utama negara-negara littoral ASEAN. Keberhasilan operasi sebelumnya dalam menurunkan insiden kriminal di lapangan telah membuktikan validitas model ini, sekaligus memperkuat narasi ASEAN centrality dalam mengatasi tantangan keamanan maritimnya sendiri tanpa ketergantungan berlebihan pada kekuatan ekstra-kawasan.
Implikasi Kebijakan dan Model Tata Kelola Keamanan Maritim
Implikasi kebijakan dari inisiatif ini sangat dalam, terutama dalam membentuk paradigma tata kelola keamanan maritim di Asia Tenggara. Kerja sama trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina mengkristalkan suatu model di mana negara pantai mengambil peran utama (primary responsibility) melalui mekanisme koordinasi dan operasi bersama. Hal ini selaras dengan prinsip kedaulatan dan regional ownership. Model ini menawarkan alternatif terhadap skema keamanan yang sering kali didikte atau didominasi oleh kekuatan besar, dengan menempatkan kapasitas dan kebutuhan lokal sebagai porosnya. Bagi Indonesia, ini memperkuat posisinya sebagai negara poros maritim yang aktif membangun stabilitas dari dalam, sekaligus melindungi kepentingan nasional di wilayah perbatasan yang kompleks. Kebijakan ini juga mendorong harmonisasi prosedur standar operasi (SOP), pertukaran informasi taktis, dan peningkatan interoperabilitas antar-angkatan laut ketiga negara.
Namun, di balik pencapaian tersebut, terdapat tantangan substansial yang perlu diantisipasi oleh para pembuat kebijakan dan perencana pertahanan. Tantangan pertama adalah menjaga kesinambungan (sustainability) operasi di tengah keterbatasan anggaran dan aset patroli masing-masing negara. Kedua, ancaman berkembang menjadi lebih canggih, sering kali didukung oleh jaringan kejahatan terorganisir yang bermain dari belakang layar. Oleh karena itu, evolusi kerja sama trilateral ini harus bergerak melampaui patroli fisik menuju penguatan kerja sama intelijen yang lebih dalam dan terintegrasi (intelligence-led operations). Kolaborasi intelijen yang efektif akan memungkinkan penargetan pada akar masalah, yakni jaringan finansial, logistik, dan komando di balik aksi perampokan laut atau terorisme. Selain itu, perlu diperluas untuk mencakup unsur penegakan hukum (law enforcement) dan peradilan untuk memastikan efek jera yang komprehensif.
Ke depan, kemitraan ini juga membuka peluang untuk dikembangkan menjadi kerangka keamanan maritim yang lebih inklusif dan multidimensi. Peluang tersebut termasuk potensi untuk melibatkan unsur sipil seperti komunitas nelayan pesisir sebagai early warning system, serta mengintegrasikan teknologi pengawasan maritim modern seperti sistem sensor terintegrasi dan drone. Dari perspektif kebijakan pertahanan Indonesia, keberlanjutan dan pendalaman kerja sama trilateral ini harus menjadi prioritas dalam doktrin keamanan maritim nasional. Refleksi strategis yang dapat ditarik adalah bahwa dalam lingkungan geopolitik yang semakin kompetitif, ketahanan kawasan justru dibangun dari kemampuan negara-negara di dalamnya untuk berkolaborasi secara efektif mengatasi ancaman bersama, menjadikan kawasan Celebes dan Sulu bukan sebagai zona rawan, melainkan sebagai contoh keberhasilan tata kelola keamanan maritim yang mandiri dan berbasis solidaritas regional.
