Latihan militer bersama antara negara-negara ASEAN dan China, yang digelar untuk pertama kali di perairan Laut China Selatan, merupakan perkembangan strategis yang signifikan dalam dinamika keamanan regional. Aktivitas ini, dengan fokus pada operasi pencarian dan penyelamatan serta penanggulangan bencana, melibatkan partisipasi aktif Indonesia melalui pengiriman kapal perang. Secara nominal, latihan ini dipromosikan sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan komitmen bersama terhadap perdamaian. Namun, lokasi pelaksanaan di wilayah yang geopolitiknya sensitif dan sarat dengan sengketa klaim maritim memberikan dimensi yang lebih kompleks pada kegiatan tersebut.
Signifikansi Strategis dan Implikasi bagi Sentralitas ASEAN
Analisis strategis mengidentifikasi latihan ini tidak hanya sebagai aktivitas operasional militer, tetapi juga sebagai wahana diplomasi pertahanan dan narasi politik. Dari perspektif China, engagement ini berfungsi memperkuat narasi bahwa Beijing merupakan mitra konstruktif dan stabil bagi kawasan ASEAN, suatu upaya untuk membangun citra positif yang dapat mengikis persepsi hegemonik atau agresif. Dalam konteks kompetisi strategis dengan Amerika Serikat, aktivitas bersama ini juga berpotensi menjadi alat untuk mengurangi pengaruh Washington di jantung Asia Tenggara dan menguji solidaritas serta kohesi internal blok ASEAN. Partisipasi negara-negara anggota, termasuk Indonesia, pada satu sisi merepresentasikan diplomasi pertahanan pragmatis yang bertujuan menjaga saluran komunikasi militer terbuka dengan China dan mencegah miskomunikasi yang dapat memicu insiden tak terduga.
Namun, implikasi jangka panjang perlu dicermati dengan ketelitian. Latihan militer bersama skala besar di wilayah yang de facto dikontrol atau diklaim oleh China dapat secara halus menormalisasi kehadiran dan operasi militer Beijing di jantung kawasan ASEAN. Proses normalisasi ini berpotensi menggeser norma-norma keamanan regional yang telah dibangun, dimana sentralitas ASEAN dan prinsip-prinsip kolektif seperti penghormatan terhadap hukum laut internasional harus tetap menjadi pilar utama. Tantangan strategis bagi sentralitas ASEAN adalah memastikan bahwa kerja sama praktis dengan kekuatan besar eksternal tidak mengorbankan kohesi internal blok dan tidak melemahkan komitmen bersama terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik multilateral.
Analisis Kebijakan dan Pertimbangan untuk Indonesia
Bagi Indonesia, partisipasi dalam latihan ini harus dilihat dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas. Keberhasilan strategis Indonesia tidak hanya terletak pada kehadiran fisik kapal perang TNI AL, tetapi pada kemampuan negara untuk memanfaatkan forum seperti ini secara maksimal. Aspek utilitas operasional, seperti peningkatan kapasitas dalam operasi pencarian dan penyelamatan serta penanggulangan bencana, merupakan manfaat langsung yang dapat memperkuat kemampuan angkatan laut. Namun, manfaat diplomatik dan strategis harus diseimbangkan dengan pertimbangan geopolitik yang lebih halus.
Posisi Indonesia sebagai anggota utama ASEAN dan negara yang juga memiliki kepentingan vital di Laut China Selatan menempatkannya pada posisi yang perlu menjaga keseimbangan. Diplomasi pertahanan pragmatis dengan China harus tetap selaras dengan komitmen Indonesia untuk memperkuat sentralitas ASEAN dan mendorong resolusi damai atas sengketa sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Partisipasi dalam latihan tidak boleh mengaburkan atau mengurangi dukungan Indonesia terhadap proses diplomatik ASEAN dalam menangani kompleksitas Laut China Selatan. Risiko utama adalah potensi latihan ini menjadi alat bagi China untuk 'memisahkan dan menguasai' (divide and rule) negara-negara ASEAN, dengan menawarkan engagement militer yang menguntungkan secara individual namun dapat merusak posisi kolektif.
Refleksi strategis ke depan mengharuskan Indonesia dan ASEAN secara kolektif untuk menetapkan parameter yang jelas dalam kerja sama militer dengan kekuatan besar eksternal. Parameter ini harus menjamin bahwa aktivitas bersama tetap transparan, tidak mengganggu kedaulatan negara anggota, dan tidak digunakan untuk legitimasi klaim atau posisi yang bertentangan dengan kepentingan kolektif ASEAN. Selain itu, kapasitas operasional yang diperoleh harus dialokasikan tidak hanya untuk engagement dengan China, tetapi juga untuk memperkuat interoperabilitas dan solidaritas militer antar negara ASEAN sendiri, sebagai fondasi ketahanan kawasan.
