Doktrin Pertahanan Semesta atau Total People's Defense telah lama menjadi fondasi filosofis dan strategis sistem keamanan nasional Indonesia. Doktrin ini mengartikulasikan prinsip bahwa pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh rakyat, dengan mengintegrasikan semua potensi dan sumber daya nasional. Dalam konteks historis dan geopolitik Indonesia yang unik—dengan wilayah luas, populasi besar, dan keragaman sosial—doktrin ini memiliki relevansi mendasar untuk menjaga integrasi nasional. Namun, lanskap ancaman global telah mengalami transformasi radikal memasuki abad ke-21, bergerak dari konflik konvensional ke bentuk-bentuk yang lebih kompleks dan asimetris.
Transformasi Ancaman dan Tantangan Implementasi Doktrin Pertahanan Semesta
Ancaman kontemporer kini sering bersifat non-militer dan multidimensi, mencakup perang siber, kampanye disinformasi masif yang dapat merusak kohesi sosial, serta ancaman terhadap ketahanan pangan, energi, dan finansial. Ancaman-ancaman ini sering bersifat hybrid, menggabungkan elemen konvensional dan non-konvensional, dan menargetkan titik-titik lemah (soft targets) seperti infrastruktur kritis, kepercayaan publik, dan stabilitas ekonomi. Signifikansi strategis bagi Indonesia adalah bahwa doktrin yang berfokus pada mobilisasi fisik dan sumber daya manusia tradisional mungkin tidak secara langsung mengantisipasi karakteristik ancaman baru ini. Tantangan implementasi terletak pada koordinasi yang sangat kompleks antara aktor-aktor utama: TNI sebagai kekuatan militer utama, pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta yang menguasai banyak infrastruktur vital, serta masyarakat sipil.
Studi kasus gangguan pada jaringan listrik nasional, yang diduga terkait dengan aktivitas serangan siber, secara gamblang memperlihatkan gap dalam respons terpadu sesuai kerangka pertahanan semesta. Insiden tersebut tidak hanya menguji kapasitas teknis, tetapi juga kerangka kerja koordinasi antara operator listrik (swasta/BUMN), badan intelijen, pasukan siber TNI, dan instansi pemerintah. Tanpa pedoman operasional yang jelas untuk mengintegrasikan kapasitas siber, intelijen ekonomi, dan kemampuan proteksi infrastruktur kritis ke dalam sistem mobilisasi nasional, respons terhadap ancaman akan tetap terfragmentasi. Implikasi kebijakan yang muncul adalah kebutuhan mendesak untuk meninjau doktrin ini, bukan untuk menggantinya, tetapi untuk menghasilkan pedoman turunan atau framework operasional yang adaptif.
Implikasi Strategis dan Arah Pembaruan Kebijakan
Implikasi strategis dari ketidaksesuaian ini sangat serius. Jika doktrin tetap sebagai konsep filosofis tanpa mekanisme aplikatif yang kuat terhadap ancaman hybrid, maka ia berpotensi menjadi retorika yang tidak memberikan kekuatan tanggap yang diperlukan. Ini akan membuka celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak dengan kepentingan kontra-strategis terhadap Indonesia, baik di tingkat regional maupun global. Pembaruan harus berfokus pada beberapa area kritis: pertama, membangun kerangka hukum dan koordinasi yang menjabarkan peran, tanggung jawab, dan prosedur standar bagi semua komponen bangsa—termasuk sektor privat dan komunitas—dalam menghadapi ancaman non-militer seperti serangan siber atau krisis pangan. Kedua, mengintegrasi dimensi baru seperti keamanan siber, resilensi infrastruktur digital dan fisik, serta intelijen ekonomi ke dalam pendidikan dan pelatihan komponen pertahanan.
Potensi risiko ke depan adalah stagnasi kebijakan yang dapat membuat Indonesia kurang resilient terhadap gejolak geopolitik dan tekanan ekonomi global. Namun, terdapat juga peluang besar. Indonesia dapat memimpin dalam mengembangkan model pertahanan semesta modern yang relevan bagi negara-negara dengan karakteristik serupa. Pembaruan doktrin ini bukan hanya soal keamanan internal, tetapi juga meningkatkan posisi strategis Indonesia dalam percaturan geopolitik Asia Tenggara, dimana kemampuan menghadapi ancaman non-tradisional menjadi indikator kekuatan nasional. Refleksi akhir menekankan bahwa relevansi doktrin tidak dipertanyakan, namun bentuk dan mekanisme implementasinya harus berevolusi. Kesinambungan antara filosofi pertahanan total rakyat dan kapasitas operasional untuk ancaman abad ke-21 akan menentukan ketahanan nasional Indonesia dalam dekade-dekade mendatang.
