Lebih dari satu dekade sejak visi Poros Maritim Dunia (PMD) dicanangkan, posisi Indonesia dalam arsitektur kelautan global justru berada di persimpangan strategis yang kritis. Implementasi kebijakan ini tidak lagi sekadar soal pembangunan domestik, melainkan sebuah ujian kapasitas negara kepulauan dalam merespons kompleksitas kompetisi kekuatan global di jalur perdagangan vital. Analisis hingga awal 2026 mengonfirmasi sebuah realitas yang terbelah: kemajuan di bidang keamanan dan penegakan hukum, yang ditopang oleh modernisasi alutsista TNI AL dan Bakamla, berjalan tidak beriringan dengan kemajuan pada aspek ekonomi dan konektivitas logistik maritim yang menjadi fondasi sesungguhnya dari poros tersebut.
Keamanan vs Konektivitas: Dikotomi dalam Implementasi Poros Maritim
Kemajuan signifikan dalam aspek keamanan, seperti penambahan kapal patroli, memang patut diapresiasi sebagai langkah penting untuk menegaskan kedaulatan. Namun, kemajuan ini menjadi tidak optimal jika tidak didukung oleh jaringan logistik dan ekonomi maritim yang tangguh. Titik tekan utama justru berada pada Selat Malaka dan Selat Sunda—arteri perdagangan global yang menjadi jantung dari klaim Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di sini, Indonesia dihadapkan pada paradoks strategis: sebagai negara pantai (coastal state) yang berkewajiban menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran internasional, sekaligus sebagai pemilik sumber daya yang harus melindunginya dari ancaman seperti pencurian ikan (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) dan kerusakan ekologis. Kegagalan membangun konektivitas dan tata kelola logistik yang efisien di koridor-koridor ini tidak hanya melemahkan daya saing ekonomi, tetapi juga secara tidak langsung membatasi ruang gerak operasional TNI AL dan instansi penegak hukum lainnya, karena mereka kekurangan dukungan infrastruktur sipil yang memadai.
Implikasi Strategis dan Tantangan Tata Kelola Terintegrasi
Implikasi mendasar dari kondisi ini adalah posisi tawar Indonesia dalam tata kelola laut global. Sebuah poros hanya bermakna jika memiliki pengaruh dan kemampuan untuk mengatur arus—baik barang, jasa, maupun norma. Saat ini, pengaruh Indonesia masih banyak bertumpu pada faktor geografis (lokasi chokepoints) dan upaya penegakan hukum, bukan pada kapasitas untuk menjadi hub ekonomi maritim yang menarik. Keberhasilan PMD akan sangat ditentukan oleh kemampuan membangun tata kelola terintegrasi yang menyinergikan peran TNI AL (aspek pertahanan dan keamanan), Bakamla (penegakan hukum maritim), Kementerian Perhubungan (konektivitas dan keselamatan pelayaran), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (pengelolaan sumber daya). Tantangan terbesarnya adalah menghilangkan sekat birokrasi dan menyelaraskan agenda dari lembaga-lembaga kunci ini dalam sebuah grand strategy maritim yang koheren dan dapat diukur.
Untuk mengatasi tantangan pengawasan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas, investasi pada teknologi seperti satelit dan drone bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan operasional. Teknologi ini dapat berfungsi sebagai force multiplier, memperluas jangkauan dan ketepatan pengawasan dengan sumber daya yang terbatas. Namun, teknologi harus disertai dengan peningkatan kapasitas human intelligence dan analisis data di pusat-pusat komando gabungan, sehingga informasi dapat segera diterjemahkan menjadi aksi penegakan hukum yang cepat dan efektif. Hal ini juga membuka peluang bagi industri pertahanan dalam negeri untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem pengawasan maritim nasional yang berdikari.
Risiko utama dari implementasi yang setengah hati adalah pelemahan kedaulatan de facto dan hilangnya potensi ekonomi maritim yang sangat besar. Kegagalan menjadi poros maritim dunia yang efektif akan membuat Indonesia tetap sebagai 'negara jalur laut' (sea lane state) yang pasif, yang hanya menyediakan jalur bagi kepentingan ekonomi dan strategis negara lain, tanpa mampu memetik manfaat maksimal dan mengendalikan dinamika di wilayahnya sendiri. Ke depan, kebijakan harus secara agresif memprioritaskan pembangunan hub logistik maritim, peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan, dan diplomasi maritim yang proaktif untuk membentuk norma dan kerja sama yang menguntungkan. Poros Maritim Dunia harus bergeser dari narasi visi menjadi kerangka kerja operasional yang jelas, dengan peta jalan, indikator kinerja, dan akuntabilitas lintas kementerian/lembaga, di bawah kepemimpinan politik yang kuat dan konsisten.
