Distorsi fokus strategis Amerika Serikat akibat krisis di Timur Tengah menciptakan kondisi geopolitik yang memungkinkan China untuk secara lebih agresif memperkuat posisi hegemoninya di Laut China Selatan. Keterlibatan AS dalam konflik regional lain secara efektif mengurangi kapasitas dan perhatian Washington untuk menangani dinamika ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini memberikan ruang strategis (strategic space) bagi Beijing untuk mengimplementasikan taktik-taktik yang lebih intensif tanpa menghadapi tekanan diplomatik atau militer yang signifikan dari kekuatan eksternal utama.
Ekskalasi Grey Zone dan Dilema Diplomasi ASEAN
Strategi grey zone yang digunakan China di Laut China Selatan merupakan pendekatan kompleks yang memadukan elemen militer semi-regular, diplomasi ekonomi, dan tekanan politik. Metode ini mencakup penggunaan armada Coast Guard dan milisi maritim yang beroperasi di garis batas legal, aktivitas pembangunan infrastruktur di pulau-pulau yang diklaim, serta tawar-menawar bilateral dengan negara anggota ASEAN. Filipina, sebagai ketua ASEAN tahun 2026, menghadapi dilema strategis yang akut: di satu sisi ancaman langsung terhadap keamanan maritimnya dari aktivitas China, di sisi lain tekanan dan tawaran diplomasi energi berupa proyek kerjasama sumber daya yang dapat menguntungkan secara ekonomi. Konflik kepentingan ini mengancam kohesi dan persatuan ASEAN sebagai blok kolektif.
Ancaman terhadap COC dan Strategi Divide and Conquer China
Target penyelesaian Code of Conduct (COC) untuk Laut China Selatan pada tahun 2026, yang diamanatkan kepada ASEAN, kini terancam gagal. Penyebab utama adalah fragmentasi posisi dan pendekatan negara-negara anggota akibat tekanan dan tawaran bilateral dari China. Tanpa persatuan yang solid, kekuatan kolektif ASEAN untuk menegakkan prinsip-prinsip berdasarkan hukum internasional menjadi lemah. China dengan cermat memanfaatkan situasi ini melalui taktik 'divide and conquer', menawarkan insentif ekonomi atau mengancam dengan tekanan keamanan kepada negara tertentu, sehingga memecah konsensus regional. Hal ini secara sistematis mengikis kemampuan ASEAN untuk membentuk respon terkoordinasi, yang pada gilirannya mengancam kedaulatan maritim dan stabilitas keamanan regional secara keseluruhan.
Implikasi strategis bagi Indonesia dalam konteks ini sangat signifikan. Indonesia tidak hanya merupakan negara kepulauan dengan kepentingan vital di Laut China Selatan, tetapi juga secara tradisional memegang peran sebagai pemimpin informal di ASEAN. Dinamika terkini menuntut Indonesia untuk meningkatkan dan memperkuat peran tersebut secara aktif. Indonesia perlu memimpin upaya untuk membangun pendekatan kolektif yang lebih koheren dan resilient terhadap tekanan China. Ini termasuk memperkuat mekanisme dialog internal ASEAN, menyelaraskan posisi kebijakan maritim, dan mungkin menginisiasi kerjasama keamanan maritim non-ASEAN dengan pihak seperti AS atau sekutu regional lainnya sebagai bentuk balancing. Risiko utama jika tidak bertindak adalah semakin terkikisnya kedaulatan maritim Indonesia di wilayah perairan yang tumpang tindih dengan klaim China, serta degradasi stabilitas regional yang merupakan fondasi ekonomi dan keamanan nasional.
Peluang ke depan, meskipun dalam situasi yang kompleks, tetap ada. Tekanan dari China dapat menjadi catalyst bagi ASEAN untuk akhirnya menemukan konsensus yang lebih kuat dan mendorong finalisasi COC yang substantif. Kepemimpinan Indonesia yang assertif dapat memfasilitasi proses ini. Selain itu, keterlibatan AS mungkin akan kembali meningkat setelah krisis Timur Tengah mereda, memberikan ruang untuk strategi balancing yang lebih efektif. Namun, jalan yang paling strategis bagi Indonesia dan ASEAN adalah membangun kapasitas mandiri (self-reliance) dalam keamanan maritim dan diplomasi kolektif, sehingga tidak terlalu bergantung pada dinamika kekuatan eksternal. Penguatan patroli dan pengawasan maritim nasional, investasi dalam teknologi pengamatan, dan diplomasi yang terus menerus menegakkan UNCLOS harus menjadi prioritas kebijakan utama.
